Menlu RI Gelar Pertemuan Bersejarah dengan Presiden Afghanistan

Liputan6.com, Kabul - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan kunjungan kenegaraan bersejarah ke Afghanistan pada 6 November 2017.

Kunjungan itu bersejarah karena merupakan lawatan kerja Menlu RI pertama sejak 1961.

Setibanya di Kabul, Menlu RI segera melaksanakan pertemuan dengan Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani. Dalam pertemuan, Retno menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung proses perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan. Demikian menurut rilis dari Kemlu RI yang diterima Liputan6.com, Senin (6/11/2017).

Usai bertemu dengan Presiden Ghani, Menlu Retno juga bertemu dengan Ketua High Peace Council (HPC) Afghanistan Mohammad Karim Khalili. Pertemuan itu membahas tentang persiapan kunjungan HPC ke Indonesia atas undangan Presiden RI Joko Widodo.

Usai pertemuan dengan ketua HPC, perempuan yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Belanda itu melanjutkan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbanni. Keduanya membahas kerja sama yang mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan hubungan sosial-budaya antara Indonesia - Afghanistan.

"Kami juga melakukan penandatanganan memorandum kerja sama antara BUMN Indonesia dan mitranya dari Afghanistan untuk proyek pembangunan bandara. Selain itu, BUMN kita juga membahas tentang proyek pembangunan perumahan dan jalan," kata pernyataan resmi Retno Marsudi.

"Kami juga meningkatkan kerja sama dalam berbagai sektor, dari ekonomi, peace building, hingga rekonsiliasi. Dari aspek ekonomi, terjadi peningkatan hubungan antara sektor privat kedua negara," tambahnya.

Selain itu, Menlu Retno juga menjelaskan, "Kami menandatangani memorandum tentang pembangunan klinik kesehatan yang berada di dalam bangunan Indonesian Islamic Centre di Kabul. Serta berbagai kerja sama di bidang pendidikan."

Usai kunjungan Menlu Retno, Indonesia - Afghanistan juga berkomitmen akan meningkatkan rencana kerja sama mengenai peningkatan sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, upaya deradikalisasi gerakan ekstremisme, dan proses perdamaian serta rekonsiliasi.