AS: 'Aturan Main' Laut China Selatan Bukan Solusi Atasi Sengketa

Liputan6.com, Manila - Amerika Serikat dan ASEAN sepakat agar solusi sengketa Laut China Selatan diselesaikan dengan cara damai dan berlandaskan pada hukum internasional yang ada.

Kesepakatan itu disampaikan secara kolektif dalam konferensi 40th ASEAN - US Commemorative sebagai bagian dari rangkaian acara KTT ASEAN 2017 di Manila, Filipina pada 13 - 14 November 2017.

"Kami mempertahankan komitmen bersama untuk penyelesaian sengkera secara damai, menghormati secara penuh proses hukum dan diplomasi, tanpa penggunaan ancaman atau kekuatan, selaras dengan prinsip-prinsip unversal yang diakui bersama dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982," papar sebuah pernyataan gabungan resmi para pemimpin negara anggota ASEAN dan AS saat ASEAN - US Commemorative, seperti dikutip dari Manila Bulletin, Rabu (15/11/2017).

Para leaders juga berkomitmen untuk, "Mendukung kebebasan navigasi, non-militerisasi kawasan, mempertahankan perdamaian, keamanan dan stabilitas, serta keamanan dan keselamatan maritim di kawasan."

Nama Laut China Selatan tidak disebut secara spesifik dalam pernyataan gabungan tersebut. Akan tetapi, juru bicara kepresidenan AS Harry Roque, jr mengatakan bahwa nama penyebutan laut itu disinggung dalam pertemuan para leaders negara anggota ASEAN dengan Presiden AS Donald Trump.

"Pihak Malaysia menggunakan istilah (Laut China Selatan) tersebut dalam menyampaikan pernyataan gabungan para pemimpin ASEAN dalam ASEAN - US Summit," kata Roque

Pernyataan gabungan tersebut juga menyatakan bahwa para ASEAN - US leaders berkomitmen untuk mendukung kedaulatan, integritas, keadilan, dan independensi teritorial masing-masing negara.

AS: Code of Conduct Bukan Solusi Sengketa Laut China Selatan

Dalam sesi pleno leaders ASEAN - China Summit (sebagai bagian dari rangkaian acara KTT ASEAN 2017), para pemimpin negara anggota mengumumkan permulaan negosiasi mengenai Kode Etik Laut China Selatan (SCS-CoC).

Jika berhasil dirumuskan dan disepakati, 'aturan main' itu diharapkan mampu meletakkan peraturan dan pedoman yang mengikat secara hukum yang bertujuan untuk mencegah konfrontasi bersenjata di antara negara-negara yang mengajukan klaim atas Laut Cina Selatan.

Negara yang terlibat langsung dalam isu itu meliputi China, serta empat negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Akan tetapi, usai konferensi ASEAN - US Commemorative dan KTT ASEAN 2017, Amerika Serikat justru tidak begitu mendorong SCS-CoC sebagai solusi atas Laut China Selatan.

"Terkait diskusi tentang isu Laut China Selatan, AS mencatat bahwa ASEAN - China telah membahas mengenai pengadopsian Code of Conduct. Namun kami tidak melihatnya sebagai solusi masalah tersebut, karena ada banyak yang harus dilakukan selain itu," kata Kepala Misi AS untuk ASEAN, Daniel Shields yang merangkum hasil pertemuan ASEAN - US Commemorative di Manila 13 November.

Shields menyampaikan pernyataan itu lewat sambungan telepon dengan sejumlah media di Jakarta, Rabu 15 November 2017.

"Kami juga tidak mendukung adanya klaim pembagian teritorial atas kawasan laut tersebut. Bagi kami, segala penyelesaian harus selaras dengan hukum internasional dan berdasarkan Law of the Sea (UNCLOS 1982)," tambahnya.

Selain itu, Shields menambahkan bahwa AS berkomitmen untuk mendorong adanya kebebasan navigasi dan penerbangan di kawasan, kepatuhan terhadap penegakan hukum serta peraturan yang ada, serta ketaatan pada berbagai hukum juga peraturan internasional.

Menurutnya semua itu penting karena, "Misi kita (AS) di Indo-Pasifik bergantung pada kebebasan navigasi di kawasan tersebut yang kini menjadi prioritas AS", tambahnya.