Jenderal AS: Kami Bisa Tolak Mandat Trump untuk Luncurkan Nuklir

Aktivis — Dua aktivis berpose dengan rudal tiruan dengan memakai topeng Presiden AS, Donald Trump dan Pemimpin Korut, Kim Jon-un di Kedubes Korea Utara di Berlin, Jerman (13/9). Mereka menutut penghapusan senjata nuklir. (AFP Photo/dpa/Britta Pedersen/Germany Out)

Liputan6.com, Washington, DC - Jenderal untuk Komando Strategis Amerika Serikat mengatakan bahwa militer mampu menolak perintah dari Presiden AS Donald Trump atau suksesornya untuk meluncurkan senjata nuklir, jika mandat tersebut bersifat ilegal atau melanggar hukum.

Hal itu disampaikan oleh Jenderal Angkatan Udara AS John Hyten yang menjabat sebagai Komandan US Strategic Command (USSTRATCOM) saat berbicara dalam diskusi Halifax International Security Forum pada Sabtu, 18 November 2017.

Jenderal Hyten melengkapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa skenario "penolakan perintah" itu telah didiskusikan sebelumnya oleh para jenderal AS kepada Presiden Trump.

"Jika perintah itu ilegal, yang segera terjadi adalah saya akan mengatakan, 'Bapak Presiden, (perintah itu) ilegal'," kata sang jenderal, seperti dilansir Associated Press, Selasa (21/11/2017).

Ia kemudian melanjutkan "skenario" tersebut dengan mengisyaratkan bahwa Presiden Trump mungkin akan terus bersikukuh dengan perintah peluncuran nuklir atau sejumlah opsi militer lain.

"(Namun), coba tebak apa yang akan dia lakukan? Dia (mungkin) akan mengatakan, 'Maka apa yang legal?'," tambah Jenderal Hyten.

Jika Trump tetap memutuskan untuk meluncurkan serangan nuklir, Hyten akan memberinya opsi yang legal.

"Dan kami mungkin akan menyajikan (Presiden Trump) berbagai opsi untuk merespons situasi apa pun, begitulah cara kerjanya," lanjutnya.

USSTRATCOM adalah salah satu komando angkatan bersenjata (unified combatant) di bawah kendali Kementerian Pertahanan AS. Komando itu bertanggung jawab untuk mengatur beragam teknis dan skema operasional militer berskala global, termasuk di antaranya, opsi penyerangan rudal nuklir milik AS ke wilayah sasaran.

2 dari 2 halaman

Jenderal AS: Kami Tidak Akan Mematuhi Perintah Ilegal

Komandan US Strategic Command, Jenderal AU John Hyten (AP)

Pernyataan yang diutarakan oleh Komandan USSTRATCOM itu muncul di tengah potensi perang nuklir dan rudal balistik antara Korea Utara dan Amerika Serikat beserta koalisi.

Tekad Korut yang tak akan menghentikan program rudal dan senjata pemusnah massalnya, serta retorika agresif Presiden AS Donald Trump dalam menanggapi situasi di Semenanjung Korea, memicu kekhawatiran sejumlah pihak bahwa perang nuklir mungkin akan benar-benar terjadi.

Jenderal Robert Kehler termasuk di antaranya. Dalam sesi rapat dengar pendapat di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen AS pada awal November 2017, mantan Komandan USSTRATCOM itu mengatakan bahwa militer berkewajiban untuk mengikuti perintah yang legal berlandaskan hukum, bukan yang ilegal.

Komentar itu seakan menyindir retorika agresif Presiden Trump yang kerap mengumbar niat untuk menyerang Korea Utara.

Seakan menanggapi komentar Jenderal Kehler, Jenderal Hyten merespons dengan mengatakan, "Saya pikir beberapa orang mengira kita bodoh. Kenyataannya kami bukan orang bodoh," paparnya dalam diskusi Halifax International Security Forum.

"Kami banyak memikirkan hal-hal itu. Bila Anda memiliki tanggung jawab sebesar itu, bagaimana mungkin Anda tidak memikirkannya matang-matang?" sambungnya.

"Saya tidak akan mematuhi perintah ilegal," tegasnya. Kemudian melanjutkan, "Anda bisa dipenjara seumur hidup untuk itu."

Amerika Serikat
Negara
Amerika Serikat adalah salah satu negara republik konstitusional federal di Benua Amerika
Lihat Selengkapnya
Amerika Serikat
Korea Utara
Negara
Negara yang terletak di Asi Timur. Negara ini dikenal dengan pemerintahannya yang otoriter
Lihat Selengkapnya
Korea Utara
Donald Trump
Politisi
Seorang politisi yang merupakan calon presiden Amerika
Lihat Selengkapnya
Donald Trump
Nuklir
Sistem Operasi
Nuklir adalah teknologi yang melibatkan reaksi dari inti atom.
Lihat Selengkapnya
Nuklir