Donald Trump: Korut Negara Pendukung Terorisme

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menempatkan Korea Utara dalam daftar negara pendukung terorisme. Hal tersebut ditegaskan Trump pada Senin waktu Washington dalam sebuah pertemuan terbuka dengan kabinetnya di Gedung Putih.

Selain itu, Trump menyatakan Kementerian Keuangan AS akan mengumumkan sanksi terbaru terhadap Korut.

"Hari ini, AS menunjuk Korut sebagai negara sponsor terorisme. Ini seharusnya berlaku sejak lama. Seharusnya sudah bertahun-tahun lalu," ujar Trump seperti dikutip dari CNN pada Selasa (21/11/2017).

Sebelumnya, Korut telah dihapus dari daftar yang sama oleh Presiden George W. Bush pada 2008.

Dalam pernyataannya, Trump mengatakan bahwa Korut telah "berulang kali" mendukung tindakan terorisme, termasuk "pembunuhan di luar negeri.

"Pengumuman ini akan disusul dengan sanksi dan hukuman lebih lanjut bagi Korut... dan mendukung tekanan maksimum kami untuk mengisolasi rezim pembunuh tersebut," ungkap Presiden AS ke-45 itu.

Hal senada diyakini pula oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson yang sebelumnya sempat berseberangan dengan Trump dalam menyikapi krisis nuklir Korut. Sebelumnya, Tillerson berulang kali menekankan akan mengedepankan upaya diplomasi sementara Trump kerap mengumbar retorika perang.

"Sebagai bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintah, kami telah meminta seluruh negara di dunia untuk menempatkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Korut yang rezimnya mengancam perdamaian dan keamanan internasional dengan perkembangan rudal nuklir dan balistik yang tidak sah, dukungan berbahaya bagi terorisme internasional dan aktivitas mengkhawatirkan lainnya," tutur seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri AS.

Pejabat yang sama menambahkan, "Kim Jong-un harus menyadari bahwa satu-satunya jalan menuju masa depan yang aman dan ekonomis adalah meninggalkan pembangunan rudal nuklir dan balistik yang ilegal serta berhenti mendukung terorisme internasional dan bergabung kembali dengan masyarakat global."

Juru Bicara PBB Farhan Haq mengatakan bahwa PBB tidak akan mengeluarkan pernyataan apapun terkait dengan kebijakan Trump. "Itu bukan ranah kami," tutur Haq.