Menteri Pakistan Mundur Diri Usai Ditempa Isu Penistaan Agama

Demonstran di Lahore, Pakistan pada 26 November 2017. Massa menolak sebuah amandemen pasal parlemen yang dinilai oleh mereka mengandung unsur penistaan agama (K.M Chaudary/AP)

Liputan6.com, Islamabad - Menteri Kehakiman Pakistan Zahid Hamid mengundurkan diri usai diguncang demonstrasi bertajuk penistaan agama yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di negara tersebut.

Zahid Hamid dituduh melakukan penistaan agama oleh sekelompok demonstran, usai dirinya mengamandemen sebuah hukum seputar parlemen Pakistan.

Amandemen yang dilakukan oleh sang menteri adalah meniadakan penyebutan nama 'Nabi Muhammad' dalam proses pengucapan sumpah bagi anggota dewan legislasi yang baru dilantik. Demikian seperti dikutip dari CNN, Senin (27/11/2017).

Meski begitu, Hamid berargumen bahwa hal tersebut hanya kekeliruan administrasi dan tak mengandung maksud untuk menistakan agama serta kelompok pemeluk kepercayaan tertentu.

Terkait hal tersebut, Hamid dan pemerintah Pakistan telah meminta maaf secara resmi kepada publik Minggu 26 November kemarin. Meski begitu, permintaan maaf tak digubris oleh para demonstran.

Mundur Demi Memenuhi Tuntutan Demonstran

Keputusan Menteri Kehakiman Zahid Hamid untuk mengundurkan diri dilakukan usai kelompok demonstran mengeluarkan sejumlah daftar tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah dalam merespons isu amandemen hukum tersebut.

Daftar tuntutan berisi enam poin itu dirilis oleh kelompok demonstran pada Minggu 26 November kemarin.

Salah satu isi tuntutan yang diutarakan oleh kelompok demonstran adalah mendesak Hamid untuk mundur dari jabatannya. Isi tuntutan itu juga mendesak agar pemerintah Pakistan membatalkan amandemen tersebut.

2 dari 2 halaman

Amandemen Picu Demonstrasi Besar

Sejumlah orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam demonstrasi seputar isu amandemen tersebut. Demonstrasi dilakukan oleh kelompok penentang amandemen secara sporadis dan tersebar di penjuru kota di Pakistan sejak awal November 2017.

Demonstran terdiri dari sejumlah kelompok gerakan agama di Pakistan dan didukung oleh sejumlah pejabat dan petinggi militer negara, seperti Kepala Staf Angkatan Darat Qamar Javed Bajwa dan Menteri Dalam Negeri Pakistan Arshad Mirza.

Tensi tinggi demonstrasi memuncak pada akhir pekan lalu.

Massa aksi dilaporkan melakukan blokade dan membakar sejumlah kendaraan di sejumlah jalan serta menyerang beberapa pos polisi di Islamabad pada Sabtu 26 November. Kata media lokal mengutip keterangan saksi setempat.

Faizabad Interchange -- jalan yang menghubungkan kota Rawalpindi - Islamabad -- ikut terdampak oleh blokade tersebut.

Gejolak massa juga dilaporkan terjadi di Karachi dan Lahore.

Seperti dikutip dari CNN, massa juga sempat mengancam akan menyerang kediaman pribadi Menteri Kehukuman Zahid Hamid pada hari yang sama. Namun hingga kini, ancaman itu tak benar-benar terlaksana.

Sebagai bentuk respons, pemerintah mengerahkan pasukan keamanan untuk mengendalikan massa serta memulihkan keamanan dan ketertiban.

Bentrok berdarah antara aparat dan demonstran dilaporkan pecah di Faizabad Interchange pada Sabtu 26 November.

Seperti dikutip media Pakistan Dawn, bentrok berdarah itu menyebabkan enam orang tewas dan ratusan lainnya terluka.

Hingga berita ini turun, media lokal melaporkan situasi tegang di sejumlah kota di Pakistan. Islamabad juga diperkirakan akan mengambil sejumlah langkah lain untuk merespons situasi tersebut.