Palestina: Rencana AS terhadap Yerusalem Picu Perubahan Radikal

Warga Palestina membentang bendera negara mereka, bergembira menyambut rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah — Ilustrasi, Palestina (AP Photo/Khalil Hamra)

Liputan6.com, Jakarta - Pejabat Kementerian Luar Negeri Palestina yang terpilih sebagai Duta Besar untuk Indonesia, menyampaikan respons terkait rencana Amerika Serikat yang akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Sang Duta Besar menyatakan, pemerintah Palestina menyatakan keberatan atas rencana AS, yang dinilainya akan memberikan perubahan radikal terhadap situasi di kawasan.

"Keputusan Presiden AS untuk mempersiapkan pemerintahannya guna mengubah pengakuan atas status ibu kota Israel (dari Tel Aviv) ke Yerusalem akan membawa perubahan radikal," kata Duta Besar Palestina Terpilih untuk RI Zuhair Al Shun saat menyampaikan pidato pembuka Seminar dan Pameran Foto Palestina di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Ia melanjutkan, "Perubahan radikal itu termasuk pada bagaimana posisi tradisional AS terhadap isu Yerusalem."

Terkait rencana tersebut, Zuhair Al Shun menegaskan bahwa Presiden Mahmoud Abbas tengah berusaha mengumpulkan berbagai dukungan internasional agar segera melakukan aksi cepat tanggap sebelum terlambat. Isu itu, ia menjelaskan, oleh pemerintahannya dianggap sebagai situasi yang berbahaya dan berpotensi menghancurkan.

Indonesia, yang disebut oleh Al Shun sebagai saudara dan sesama muslim, merupakan salah satu negara yang dimintai dukungan oleh Palestina terkait isu Yerusalem.

"Palestina berharap, Indonesia terus berdiri bersandingan dengan kami untuk memperjuangkan kemerdekaan dan penetapan Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina," paparnya.

"Kami juga berharap agar proses perdamaian terus berlanjut dan situasi terkait Yerusalem dapat selesai, sesuai dengan kerangka 'solusi dua negara' (Israel dan Palestina yang merdeka serta berdaulat)," ucap pria yang pernah menjabat sebagai Dubes Palestina untuk Maroko tersebut.

Pada 1995, Kongres AS mengesahkan UU yang mewajibkan Gedung Putih memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem -- sebuah langkah diplomatik yang jika dilakukan akan memberikan pesan politik bahwa Washington mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Namun, Presiden AS mulai dari Bill Clinton hingga Barack Obama konsisten menggunakan hak prerogatif mereka untuk menolak keputusan kongres tersebut dengan alasan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Namun kini, status quo tersebut terancam berubah ketika Presiden Donald Trump kembali mengusulkan -- dan tampak semakin berniat -- untuk memindahkan kantor kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

2 dari 2 halaman

Menlu Palestina Batal Hadir ke Jakarta

Semula, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki dijadwalkan hadir dan menyampaikan pidato pembuka dalam Seminar dan Pameran Foto Palestina di Kemlu RI -- sebagai bagian dari lawatannya ke Indonesia -- pada Selasa, 5 Desember 2017.

Namun, perkembangan situasi politik yang terjadi di Palestina -- yang dipicu oleh rencana AS untuk menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel -- mengharuskan Al Maliki untuk membatalkan tur kenegaraan ke Tanah Air.

Dalam Seminar dan Pameran Foto Palestina di Kemlu RI tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ikut hadir dan menyampaikan pidato pembuka di hadapan Zuhair Al Shun dan sejumlah perwakilan diplomatik berbagai negara.

"Indonesia sangat prihatin dengan status Yerusalem. Kami menilai, segala bentuk perubahan akan membahayakan proses perdamaian di Palestina serta kawasan sekitarnya," papar Menlu Retno saat menyampaikan pidato kunci.