HEADLINE: Soal Yerusalem, Donald Trump Menabuh Genderang Perang?

Para pemimpin dunia dari Vatikan hingga Teheran tak mendukung keputusan Donald Trump untuk mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pun dengan sebagian besar masyarakat internasional, bahkan warga Amerika Serikat sendiri, demikian diungkapkan pengamat Timur Tengah Zuhairi Misrawi. 

"Pemindahan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel akan menimbulkan kecaman keras dari dunia Islam. Apalagi mengingat status Yerusalem sebagai kota internasional dan jatuh dalam domain internasional," kata Zuhairi lewat sambungan telepon dengan Liputan6.com, Rabu 6 Desember 2017.

Zuhairi juga menambahkan, ada bukti bahwa publik di Amerika Serikat tak sepenuhnya setuju dengan langkah Presiden Donald Trump, khususnya terkait pemindahan Kedutaan AS untuk Israel ke Yerusalem.

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh University of Maryland Critical Issues Poll, Amerika Serikat, dari 2.000 warga Negeri Paman Sam yang menjadi responden, 63 persen menolak rencana tersebut.

"Intinya, saya melihat, kalau kebijakan itu hanyalah ambisi pribadi Donald Trump yang tidak terkalkulasi, hanya untuk menarik simpati kelompok tertentu tanpa memikirkan proses perdamaian yang tengah berlangsung," kata dia. 

Kebijakan Donald Trump juga diprediksi akan memancing gelombang kekerasan. Seperti dikutip dari Haaretz, sejumlah faksi di Palestina akan menggelar demonstrasi secara maraton selama tiga hari, terhitung sejak Selasa 5 Desember 2017, di sejumlah titik di Al Quds Al Sharif, sebutan Yerusalem dalam Bahasa Arab.

Anggota Komite Pusat Fatah, Jamal Mahisan mengatakan, keputusan Trump bikin orang-orang Palestina yang meradang untuk turun ke jalan dengan amarah.

"Orang Palestina tahu bagaimana melindungi hak-hak mereka (terkait status Yerusalem). Kami sedang berkonsultasi mengenai langkah dalam beberapa hari mendatang," kata Mahisan.

Proses utama demonstrasi direncanakan pada Kamis siang di Alun-Alun Al Manara di Ramallah. Orang-orang dari seluruh Tepi Barat diharapkan berkumpul di sana.

Kantor Kedutaan AS untuk Israel di Tel Aviv juga tengah bersiap untuk menjadi titik kumpul utama para demonstran. Penjagaan diperketat di sana. Kekhawatiran utama ketika aksi protes itu terjadi adalah, serangan teror oleh aktor tunggal (lone wolf).

Efek Bumerang

Tak hanya menimbulkan guncangan politik di kawasan, langkah tersebut akan mematahkan upaya Donald Trump dan AS untuk memerangi terorisme. Kebijakan tersebut justru akan memberikan efek bumerang pada Washington DC.

Shilbey Telhami, peneliti senior bidang kebijakan luar negeri, Timur Tengah, dan Dunia Islam untuk Brookings Institute mengatakan, tak hanya menyulut konflik di kawasan, rencana AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan merusak upaya Washington DC untuk melawan terorisme.

"Langkah tersebut akan berlawanan dengan segala prioritas yang pernah diambil oleh AS di Timur Tengah, termasuk di antaranya, memerangi militansi ekstremisme-radikalisme bertendensi teror dan mengurangi pengaruh Iran di kawasan," kata Telhami.

AS juga akan kehilangan sekutu-sekutu pentingnya di Timur Tengah. Misalnya Turki yang juga anggota NATO. Arab Saudi, Yordania, dan Mesir pun diprediksi akan berpaling.

Keputusan Donald Trump juga membahayakan para diplomatnya. Departemen Luar Negeri AS dilaporkan memperingatkan kedutaan besarnya di seluruh dunia untuk meningkatkan keamanan menjelang pengumuman yang akan dikeluarkan presidennya itu.

Direktur kebijakan Israel Policy Forum Michael Koplow berpendapat, risiko gelombang kekerasan yang dipicu aksi simbolis AS terpampang nyata.

"Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, hal itu akan mengakibatkan kekacauan dan kerusuhan di suatu tempat," tulis Koplow di blog pribadinya.

"Apakah mengeluarkan pernyataan simbolis mengenai status Yerusalem dan pemindahan kedutaan lebih bernilai dari nyawa seorang warga Amerika, Israel, atau Palestina?," kata dia seperti dikutip dari Business Insider.

Koplow menambahkan, bahkan tak ada properti siapa pun dan di mana pun yang layak rusak gara-gara kebijakan Donald Trump itu.

"Apakah itu masih dianggap layak jika PLO menindaklanjuti ancamannya untuk menarik pengakuannya terhadap Israel, atau menghentikan kerja sama keamanan yang mencegah terorisme dan roket dari Tepi Barat?"

Ia menilai, keamanan Yerusalem dan keselamatan semua orang lebih berharga dari kebijakan seorang Donald Trump -- apapun alasannya.