Kim Jong-un Eksekusi Pejabat Tinggi Militer Korea Utara?

PBB memperingatkan deretan sanksi yang dijatuhkan terhadap Korea Utara dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi warga sipil negara itu menyusul musim dingin yang melanda Semenanjung Korea.

"Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh badan-badan PBB dan lainnya secara harfiah merupakan jalur kehidupan bagi sekitar 13 juta warga yang sangat rentan, tapi sanksi dapat sangat memengaruhi bantuan penting ini," ujar Zeid Ra'ad Al Hussein, pejabat tinggi Komisi HAM PBB, seperti dimuat CNN.

Berbicara pada Senin, 11 Desember, Zeid mengatakan bahwa ketegangan yang meningkat terkait dengan program nuklir dan rudal Korea Utara telah memicu kondisi yang memburuk bagi mereka yang hidup di bawah rezim pimpinan Kim Jong-un.

Sementara itu, utusan diplomatik Korea Utara untuk PBB pada Senin merilis pernyataan yang menolak tudingan pelanggaran HAM yang ramai diperbincangkan di luar negara mereka, termasuk di PBB.

"Dewan Keamanan PBB telah terdegradasi menjadi alat yang dikendalikan di bawah cengkeraman Amerika Serikat. Plot keji mereka tidak bisa menakut-nakuti Korea Utara," kata pernyataan misi diplomatik Korea Utara tersebut.

Korea Utara telah bertahun-tahun dituduh mengabaikan nasib rakyatnya. Sebuah bencana kelaparan pada 1990-an -- sejarawan menyebut fenomena tersebut terjadi karena isu agronomi dan perencanaan pemerintahan yang buruk -- menelan korban jiwa 2,5 juta orang.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO), saat ini, 70 persen dari 25,1 juta rakyat Korea Utara menderita "ketidakamanan pangan". Banjir yang terjadi belum lama ini dan potensi kekeringan yang sebelumnya telah diperingatkan PBB disebut dapat membahayakan pasokan makanan.

Zeid menyatakan bahwa sistem distribusi publik yang gagal, korupsi, dan pengalihan sumber daya terbatas Pyongyang ke militer membuat kehidupan sangat sulit bagi orang-orang di luar Ibu Kota Pyongyang.

"Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan pemerintahan Korea Utara membuat perubahan mendesak terhadap undang-undang dan kebijakan negara demi memungkinkan kebebasan yang lebih besar dan akses atas layanan serta kebutuhan mendasar," jelas Zeid.

Zeid juga mencatat bahwa sanksi yang dijatuhkan baru-baru ini ke Korea Utara menyebabkan kesulitan bagi lembaga bantuan di lapangan, khususnya sanksi yang menyasar perbankan. Ia mendesak Dewan Keamanan PBB menyelidiki dampak sanksi terhadap HAM.

Badan yang mengawasi sanksi PBB untuk Korea Utara melalui sebuah pernyataan mengungkapkan bahwa resolusi tidak dimaksudkan untuk memicu konsekuensi kemanusiaan yang merugikan warga sipil atau memengaruhi serta membatasi kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan.