DK PBB Akan Batalkan Ide Trump soal Yerusalem Ibu Kota Israel

Liputan6.com, New York - Dewan Keamanan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kini tengah mempertimbangkan sebuah rancangan resolusi yang menegaskan bahwa setiap perubahan status Yerusalem tidak memiliki dampak hukum dan harus dibatalkan. Langkah itu diambil atas tanggapan keputusan Amerika Serikat yang mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Mesir adalah negara pertama yang mengirim draf teks pada Sabtu kemarin. Sementara para diplomat mengatakan, dewan dapat memberikan suara berdasarkan usulan yang diajukan pada awal Senin.

Konflik Israel-Palestina: Paraguay Kembali Buka Kedubesnya di Yerusalem

Rancangan resolusi yang diperoleh kantor berita AFP menekankan bahwa Yerusalem adalah sebuah isu yang "harus diselesaikan melalui negosiasi" dan mengungkapkan "penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem". Meski demikian, draf itu tanpa secara khusus menyebutkan ide Donald Trump bahwa Yerusalem ibu kota Israel.

Rancangan itu menegaskan bahwa "setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografis Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak sah dan tidak berlaku lagi dan harus dibatalkan". Demikian seperti dikutip dari News.com.au pada Minggu (17/12/2017).

Para diplomat PBB mengatakan, mereka memperkirakan Amerika Serikat akan menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi tersebut, sementara sebagian besar, jika tidak semua, dari 14 anggota dewan lainnya diharapkan dapat mendukung rancangan resolusi tersebut.

Status Yerusalem adalah salah satu isu paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina.

Sementara itu, di tengah krisis ide Trump Yerusalem ibu kota Israel, wakil Presiden AS Mike Pence akan mengunjungi Al Quds pada hari Rabu.

Israel menguasai bagian timur kota tersebut dalam perang Timur Tengah 1967 dan melihat seluruh Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terbagi. Sementara, orang-orang Palestina melihat timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Pada 1980, dewan tersebut mengadopsi sebuah resolusi yang menyatakan bahwa "semua tindakan legislatif dan administratif yang diambil oleh Israel, pendudukan, yang dimaksudkan untuk mengubah karakter dan status Kota Suci Yerusalem tidak memiliki legalitas sah". Amerika Serikat abstain dalam pemungutan suara itu.

Amerika Serikat terisolasi di Dewan Keamanan pekan lalu ketika semua 14 anggota lainnya, termasuk sekutu Inggris, Prancis dan Italia, mengutuk ide Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

2 dari 3 halaman

Tak Ada Kedutaan Negara Mana pun di Yerusalem

Kedubes AS — Seorang pria membaca koran saat ia duduk di sebuah kafe di luar kedutaan AS di Tel Aviv (6/12). Presiden AS, Donald Trump resmi mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. (AFP Photo/Jack Guez)

Draf itu juga menegaskan agar semua negara untuk tidak membuka kedutaan besar di Yerusalem. Rancangan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa pemerintah lain dapat mengikuti jejak AS.

Resolusi itu menuntut agar semua negara anggota tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan resolusi PBB mengenai status Kota Yerusalem.

Beberapa resolusi PBB meminta Israel untuk menarik diri dari wilayah yang disita selama perang 1967 dan telah menegaskan kembali kebutuhan untuk mengakhiri pendudukan atas tanah tersebut.

Palestina kini tengah meminta agar rencangan resolusi itu harus tegas dan secara langsung akan meminta pemerintah AS untuk membatalkan keputusannya.

Namun, menurut para diplomat, beberapa sekutu AS di dewan tersebut, seperti Inggris, Prancis, Mesir, Jepang, dan Ukraina enggan terlalu keras dan bersikeras bahwa tindakan yang diusulkan tersebut harus menegaskan kembali posisi dalam resolusi saat ini.

Didukung oleh negara-negara muslim, Palestina diharapkan bisa kembali ke Majelis Umum PBB untuk mengadopsi sebuah resolusi yang menolak keputusan AS, jika seperti yang diharapkan, tindakan tersebut diveto oleh Amerika Serikat di dewan tersebut.

Selain Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis, dan Rusia dapat memveto resolusi apa pun yang dipresentasikan di dewan tersebut, yang membutuhkan sembilan suara agar bisa diadopsi.

3 dari 3 halaman

Palestina Serukan Aksi Protes

Polisi Israel menangkap seorang demonstran Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat, (13/12). Sejumlah Polisi Israel menangkap warga Palestina dengan menyamar sebagai demonstran. (AP Photo / Nasser Shiyoukhi)

Presiden Palestina, Mahmud Abbas dari faksi Fatah menyerukan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran dalam rangka menolak kedatangan Wakil Presiden Mike Pence ke Yerusalem.

Pernyataan Trump telah menimbulkan kecaman global dan memicu unjuk rasa marah di negara-negara Arab dan muslim, serta bentrokan mematikan di wilayah-wilayah pendudukan antara orang-orang Palestina dan pasukan Israel.

Hal ini juga mendorong Abbas untuk membatalkan pertemuan dengan Pence, dan memperingatkan bahwa Washington tidak lagi memiliki peran dalam proses perdamaian Palestina-Israel.

"Kami menyerukan agar demonstrasi dilakukan di pintu masuk ke Yerusalem dan di Kota Tua bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence pada Rabu dan untuk memprotes keputusan Trump," kata Fatah dalam sebuah pernyataan.

Presiden AS Donald Trump bulan ini mengumumkan bahwa dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv. Hal itu dianggap melanggar konsensus internasional. Pernyataannya memicu protes di seluruh dunia.