Ini Ancaman Trump bagi Negara yang Menentang Pengakuan Yerusalem

Liputan6.com, Washington, DC - Majelis Umum PBB akan menggelar sidang darurat pada Kamis, 21 Desember. Dalam kesempatan tersebut akan diadakan pemungutan suara terkait rancangan resolusi yang menolak pengakuan Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sidang darurat terpaksa dilaksanakan menyusul veto yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi sebelumnya di forum Dewan Keamanan PBB.

Menyikapi sidang darurat Majelis Umum PBB, Trump pun melontarkan ancaman. Presiden AS ke-45 itu memperingatkan akan menahan kucuran bantuan "miliaran" dolar AS bagi negara-negara pendukung rancangan resolusi penolakan atas pengakuan Yerusalem.

Ancaman Trump tersebut muncul setelah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, lebih dulu merilis ultimatum bahwa ia akan "mencatat" negara-negara mana saja yang mendukung lahirnya resolusi tersebut.

"Biarkan mereka memilih untuk melawan kita," ujar Trump dalam rapat kabinet pada Rabu waktu Washington seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (21/12/2017).

Trump melanjutkan, "Kita akan banyak berhemat. Kami tidak peduli. Tapi ini tidak akan seperti dulu lagi di mana mereka memilih melawan dan kemudian kita memberi mereka ratusan juta dolar. Kita tidak lagi bisa dimanfaatkan".

"Saya menyukai pesan yang disampaikan Nikki (Dubes AS) kemarin," tegas Trump.

Pernyataan Trump tersebut dinilai ditujukan pada negara anggota PBB asal Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang dianggap lebih rentan terhadap tekanan AS. Termasuk, Mesir yang merancang resolusi di forum DK PBB. Tahun lalu, Negeri Piramida itu menerima bantuan dari AS senilai US$ 1,2 miliar.

Namun, tidak menutup kemungkinan ancaman Trump juga beresonansi di kawasan lain seperti Inggris misalnya. Negeri Ratu Elizabeth itu tengah harap-harap cemas agar dapat cepat menegosiasikan kesepakatan dagang dengan AS pasca-Brexit.

Diperkirakan, sekutu AS seperti Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Ukraina akan mendukung resolusi di forum sidang darurat Majelis Umum PBB. Sebelumnya, negara-negara yang sama juga menyokong rancangan resolusi di DK PBB.

Seorang diplomat di DK PBB membocorkan bahwa sejumlah negara seperti Kanada, Hongaria, dan Republik Ceko kemungkinan akan tunduk pada tekanan Washington.