Soal Yerusalem, Ini Profil 8 Negara yang Bela Amerika Serikat

Amerika Serikat dan Honduras telah menjalin hubungan bilateral formal sejak 1830. Kerja sama yang dibangun oleh kedua negara mencakup berbagai aspek, mulai dari politik, penegakan hukum, perdagangan hingga bantuan sosial-kemanusiaan.

Puncak hubungan baik kedua negara dimulai sejak 1980-an, ketika Honduras membantu kebijakan luar negeri AS dalam menanggulangi pertumbuhan kelompok militan bertendensi ideologi kiri di Nikaragua dan El Savador. Sejak itu, relasi bilateral antara Washington dan Tegucigalpa konstan positif.

Saat ini, Pangkalan Udara Soto Cano, Cornayagua di Honduras turut digunakan oleh militer AS sebagai salah satu dari basis proyeksi kekuatan Negeri Paman Sam di kawasan Amerika Tengah.

Untuk kucuran dana, AS diketahui menggelontorkan fulus dengan rata-rata puluhan hingga ratusan juta dollar untuk Honduras.

Seperti dikutip dari Foreign Policy, pada tahun fiskal 2017, Kongres AS dilaporkan menyiapkan dana sekitar US$ 600 juta. Uang itu dibagi untuk Honduras dan dua negara yang bertetangga, yakni El Salvador dan Guatemala guna membantu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di kawasan tiga negara.

Sementara itu, untuk aspek keamanan dan militer, AS diketahui mengucurkan dana senilai US$ 35 juta kepada Honduras setiap tahunnya. Sedangkan untuk dana bantuan kemanusiaan, Negeri Paman Sam melalui USAID menggelontorkan dana dengan rerata US$ 37 juta setiap tahunnya, berdasarkan tahun fiskal 2007.

Seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri AS, Washington DC rutin menggelontorkan dana senilai US$ 500 juta (berdasarkan kurs fiskal 1997) kepada Honduras setiap tahunnya.

Sementara itu, seperti dikutip dari Foreign Policy, pada tahun fiskal 2017, Kongres AS dilaporkan menyiapkan dana sekitar US$ 600 juta. Uang itu dibagi untuk Guatemala dan dua negara yang bertetangga, yakni El Salvador dan Honduras.

Uang tersebut digunakan untuk mendanai kebijakan luar negeri AS di Guatemala, meliputi kampanye demokrasi, penegakan hukum dan HAM, pemberdayaan komunitas dan masyarakat serta berbagai agenda Washington di kawasan.

Relasi antara Amerika Serikat dengan Kepulauan Marshall dimulai sejak pasukan AS merebut negara kepulauan di Pasifik itu dari tangan Jepang pada pengujung Perang Dunia II tahun 1945.

Usai PD II, AS menjadikan Kep. Marshall sebagai lokasi uji coba bom nuklir mereka, dari tahun 1946 - 1958. Kemudian, pada 1979, sebagai bentuk balas jasa karena telah 'mengizinkan' kawasan kepulauan itu sebagai lokasi tes nuklir, AS memberikan kemerdekaan kepada Kep. Marshall.

Sejak itu, Kep. Marshall berstatus sebagai negara asosiasi (associated state) Amerika Serikat.

Negara asosiasi adalah hubungan kemitraan formal dan bebas antara negara atau sebuah kawasan politik, dengan entitas lain yang memiliki tingkatan yang serupa -- bisa berupa bangsa, negara atau kawasan.

Istilah negara asosiasi digunakan sebagai definisi substitusi dari protektorat atau persemakmuran dalam konteks Britania Raya. Itu berarti, Kep. Marshall secara umum lazim disebut sebagai salah satu negara persemakmuran Amerika Serikat.

Sejak diberikan kedaulatan pada 1979, Kep. Marshall terus menerima berbagai bantuan dari Amerika Serikat dalam berbagai aspek, mulai dari pertahanan, subsidi, perekonomian (menggunakan dollar AS sebagai mata uang) dan sejumlah suplai kebutuhan masyarakat.

Pada 1983, kedua negara menandatangani pakta Compact of Free Association (CFA). Salah satu pakta itu juga berisi bahwa AS akan rutin menggelontorkan dana tahunan senilai US$ 57 juta (berdasarkan kurs 1983) kepada Kep. Marshall hingga 2023.

CFA juga kembali menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki otoritas dan kebertanggungjawaban penuh kepada Kep. Marshall pada bidang keamanan dan pertahanan.

Sementara itu, seperti dikutip dari CNS News, Kep. Marshall selalu konsisten mendukung segala langkah AS dalam tataran diplomasi internasional di PBB.

Tercatat sejak 2008, Kep. Marshall selalu mendukung hampir 99 persen agenda AS di PBB -- terkecuali khusus pada agenda Embargo AS Terhadap Kuba, di mana negara kepulauan itu menentang Washington saat Majelis Umum PBB 2015.

Sama seperti Kep. Marshall, Mikronesia juga menandatangani pakta kerja sama dengan Amerika Serikat, Compact of Free Association (CFA). Berdasarkan mandat CFA, AS memiliki otoritas dan kebertanggungjawaban penuh kepada Mikronesia pada bidang keamanan dan pertahanan.

Pakta itu juga berisi bahwa AS akan rutin menggelontorkan dana tahunan senilai US$ 100 juta kepada Mikronesia hingga 2020. Demikian seperti dikutip dari CIA World Fact Book.

Sementara itu, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri AS, Washington juga menggelontorkan dana senilai US$ 34,8 juta dalam bentuk investasi kepada Mikronesia pada 2017.

Dari segi ekonomi, Amerika Serikat juga menjadi salah satu mitra dagang terbesar Mikronesia.

Sementara itu, dalam aspek people-to-people, warga negara kepulauan yang terletak di Pasifik itu juga diizinkan untuk hidup, bekerja dan belajar di Amerika Serikat tanpa perlu visa. Penduduk Mikronesia juga diperbolehkan untuk berdinas di Militer AS.

Nauru merupakan salah satu negara di Pasifik yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam berupa fosfat yang melimpah. Namun, ketika harga komoditas itu tengah anjlok dalam beberapa tahun terakhir, bantuan dari negara lain adalah salah satu yang mereka butuhkan.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang diandalkan oleh Nauru untuk merangsang perekonomian mereka yang sempat lesu usai harga fosfat di pasar dunia jeblok.

Seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri AS, Washington intens membantu perekonomian dan finansial Nauru melalui mekanisme perbankan serta donasi global, seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, UN Children's Fund, World Health Organization, dan UN Fund for Population Activities.

Negara yang aktif di sektor perikanan itu juga mengandalkan gelontoran dana dari AS senilai US$ 21 juta pertahun, melalui mekanisme Economic Assistance Agreement dalam koridor US-Pacific Islands Multilateral Tuna Fisheries Treaty.

Sama seperti Kep. Marshall dan Mikronesia, Palau juga menandatangani pakta kerja sama dengan Amerika Serikat, Compact of Free Association (CFA).

Penandatanganan Pakta itu dilakukan pada 1986 dan membuka jalan bagi Palau untuk memperoleh kedaulatan, setelah selama lima dekade lebih berada di bawah kendali Amerika Serikat.

Lewat pakta itu, Palau menyepakati statusnya sebagai negara asosiasi (associated state) Amerika Serikat.

Negara asosiasi adalah hubungan kemitraan formal dan bebas antara negara atau sebuah kawasan politik, dengan entitas lain yang memiliki tingkatan yang serupa -- bisa berupa bangsa, negara atau kawasan.

Istilah negara asosiasi digunakan sebagai definisi substitusi dari protektorat atau persemakmuran dalam konteks Britania Raya. Itu berarti, Palau lazim disebut sebagai salah satu negara persemakmuran Amerika Serikat.

Melalui pakta CFA, Palau berada di bawah tanggung jawab AS selama 50 tahun dalam sektor keamanan dan pertahanan.

Dalam sektor perekonomian, terhitung sejak tahun 2011, Palau menerima kucuran dana donasi dari AS senilai US$ 147 juta per tahunnya, melalui mekanisme CFA. Demikian seperti dikutip dari laman resmi Kemlu AS.

Dalam konteks diplomasi internasional, Palau merupakan "salah satu negara yang memiliki kesalarasan suara (dengan AS) dalam setiap pemungutan suara di PBB", kata situs resmi Kemlu AS.

Sehingga tak heran, jika negara tersebut mendukung Negeri Paman Sam dalam Majelis Umum PBB soal Yerusalem pada 21 Desember 2017 lalu.

Satu-satunya negara asal Afrika yang membela Amerika Serikat dalam Majelis Umum PBB soal Yerusalem pada 21 Desember 2017 lalu, Togo dilaporkan memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan Negeri Paman Sam.

Dari sektor ekonomi, berdasarkan tahun fiskal 2015, Amerika Serikat menyokong bantuan kepada Togo senilai US$ 13,5 juta. Meliputi, US$ 6 juta untuk kesehatan dan US$ 300.000 untuk edukasi serta militer.

Melalui mekanisme USAID, Togo juga menerima dana dari AS senilai US$ 3 juta untuk sejumlah program bantuan sosial-kemanusiaan, seperti keluarga berencana, pencegahan HIV/AIDS dan kesehatan masyarakat.

Negeri Paman Sam juga menjadi salah satu negara penginvestor dominan di Togo, melalui mekanisme US African Growth and Opportunity Act. Investasi itu bergerak pada sektor manufaktur, farmasi, kosmetik dan pemrosesan makanan.

AS juga tengah mendorong investasi jutaan dollar untuk proyek mega pembangunan pembangkit tenaga listrik berdaya 100 juta megawatt -- yang terbesar dalam sejarah negara dengan ibu kota Lome tersebut.

Seperti dikutip dari laporan ahli Timur Tengah Jeremy Sharp, Sejak 1976 - 2004, Israel merupakan negara yang paling banyak menerima dana donor dari Amerika Serikat.

Setiap tahunnya, Israel menerima dana senilai US$ 3 miliar (berdasarkan kurs 1985) setiap tahunnya. Dan secara kumulatif, sejak Perang Dunia II, Israel telah menerima total fulus dari AS senilai US$ 121 miliar (kurs belum disesuaikan dengan inflasi).

Pundi-pundi lain yang mengalir dari AS ke Israel meliputi, US$ 3,1 miliar untuk bantuan bidang militer dan US$ 8 juta dalam bentuk dana simpan-pinjam.

Dari segi politik pun, Amerika Serikat merupakan satu dari segelintir sekutu dekat Israel -- meski sempat merenggang pada masa Obama - Netanyahu.

Sementara itu, seperti dikutip dari jurnal akademik Sydney University yang ditulis oleh Sahar Okhovat, Israel merupakan salah satu negara yang konsisten mendukung AS dalam konstelasi diplomatik internasional di PBB.

Uniknya, hubungan itu pun bersifat resiprokal, di mana AS kerap menggunakan hak veto-nya untuk membela Israel dalam sidang Dewan Keamanan PBB (tercatat, sekitar lebih dari dua lusin veto telah digunakan Washington untuk membantu Tel Aviv di DK PBB).

Dan kali ini, apa yang digambarkan dalam jurnal yang ditulis oleh Okhovat kembali terbukti. Pada sidang DK PBB tertanggal 19 Desember 2017, AS menggunakan hak veto-nya untuk membatalkan resolusi yang menentang upaya Washington untuk mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Serta pada Majelis Umum PBB terakhir yang digelar pada 21 Desember 2017 untuk isu yang sama, AS dan Israel sependapat untuk membatalkan resolusi serupa.