Kapal Hong Kong Terciduk Salurkan Minyak ke Korea Utara

Liputan6.com, Seoul - Otoritas Korea Selatan telah mencegat dan memeriksa sebuah kapal berbendera Hong Kong yang diduga menyalurkan minyak ke sebuah tanker Korea Utara secara diam-diam. Kata laporan media Korsel, Yonhap mengutip sumber pemerintah pada Jumat, 29 Desember 2017.

Yonhap melanjutkan, proses penyaluran yang dilakukan oleh kapal Hong Kong dan Korea Utara itu menggunakan metode ship-to-ship transfer di laut internasional. Demikian seperti dikutip dari Strait Times, Jumat (29/12/2017).

Metode seperti itu, lanjut Yonhap, merupakan sebuah bentuk pelanggaran atas ketentuan Dewan Keamanan PBB.

Otoritas mulai melakukan pemeriksaan kepada kapal berbendera Hong Kong itu -- yang diketahui bernama Lighthouse Winmore -- saat tengah merapat di Pelabuhan Yeosu, Korea Selatan pada 24 November 2017.

Preteks pemeriksaan didasari atas tuduhan bahwa Lighthouse Winmore telah menyalurkan minyak sekitar 600 ton ke sebuah tanker Korea Utara -- yang diketahui bernama Sam Jong 2 -- pada 19 Oktober 2017.

Penyaluran itu, adalah bentuk pelanggaran hukum atas Resolusi Dewan Keamanan PBB 2375 September 2017. Resolusi itu melarang negara internasional untuk menyuplai minyak kepada negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un tersebut.

Usai pemeriksaan, diketahui bahwa kapal berbendera Hong Kong itu disewa oleh perusahaan Taiwan Billions Bunker Group. Kapal itu juga memiliki catatan perjalanan ke Pelabuhan Yeosu pada 11 Oktober untuk mengisi minyak sulingan Jepang dan menuju tepat tujuan yang diklaim ke Taiwan.

Namun, kata otoritas, alih-alih pergi ke Taiwan, kapal tersebut memindahkan minyaknya ke kapal Korea Utara Sam Jong 2.

"Tindakan yang diambil akan dilaporkan ke komite sanksi DK PBB, dan akan ditindak lanjuti kepada Korea Utara di masa depan," menurut pihak berwenang Korea Selatan.

"Peristiwa itu menjadi tanda betapa cerdik Korea Utara mampu mengelak dari sanksi DK PBB dengan menggunakan jaringan ilegalnya."

Pejabat Korea Selatan juga mengaku telah melakukan pertukaran intelijen dengan Amerika Serikat untuk mendeteksi transaksi ilegal Korea Utara tersebut.