Perlemen Yunani Batasi Hukum Syariah Berusia 1 Abad, Mengapa?

Yunani adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki pengadilan agama Islam, dengan jumlah penduduk Muslim hampir 120.000 orang yang tinggal di Trakia Barat, Yunani Timur.

Untuk menyelesaikan masalah hukum keluarga di kalangan umat Islam, mereka harus bermediasi dengan ulama yang ditunjuk negara atau mufti. Mufti sudah ada sejak Perjanjian Lausanne diberlakukan. Perjanjian ini disepakati pada tahun 1923 antara Turki dan Yunani setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman.

Dalam perjanjian tersebut terjadi pertukaran populasi sekitar 2 juta orang antara Turki dan Yunani, kecuali di beberapa pulau Aegea, komunitas Ortodoks Yunani di Istanbul dan sebagian besar komunitas Muslim berbahasa Turki di Trakia Barat.

Berdasarkan perjanjian itu, orang-orang Ortodoks Yunani dan umat Muslim diberi hak minoritas dalah hal bahasa, budaya dan agama. Tapi, Muslim di Yunani diatur di bawah hukum Islam, sementara Turki berada di bawah sistem hukum sekuler Republik Turki.

Muslim yang tinggal di sudut timur laut Yunani -- dekat perbatasan dengan Turki -- sebagian besar adalah etnis Turki, meskipun ada juga yang etnis Pomak (Muslim Slavia yang tinggal di wilayah Bulgaria, Yunani timur laut dan Turki barat laut).

Sebenarnya, Yunani enggan mengubah undang-undang yang mengurusi masalah keluarga Muslim, karena dikhawatirkan Turki meminta Perjanjian Lausanne diubah.

Penggodokan RUU tersebut muncul saat Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights/ECHR) berencana menggelar sebuah kasus yang bisa saja mempermalukan pemerintah Yunani.

Seorang janda berusia 67 tahun, Hatijah Molla Salli, dari kota Komotini di Trakia Barat, mengajukan keluhan atas tindakan pemerintah Yunani terhadap kasus warisan almarhum suaminya.

Salli memenangkan banding dalam sistem peradilan sekuler Yunani, namun pengadilan tertinggi pada tahun 2013 memutuskan bahwa hanya seorang mufti yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah warisan kaum Muslim.