AS Resmi Menahan Separuh Dana Bantuan untuk Palestina

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert mengatakan bahwa keputusan untuk menahan anggaran itu tak berkaitan dengan krisis Yerusalem yang tengah memanas atau menghukum Palestina atas serupa.

"Keputusan itu bukan ditujukan untuk menghukum siapa pun," kata Neuert pada 16 Januari 2018.

Nauert mengatakan, uang tersebut ditahan karena AS ingin agar negara lain lebih banyak berkontribusi dalam hal dana bantuan UNRWA.

Washington juga ingin agar pemotongan dana itu mampu memicu reformasi birokrasi di internal UNRWA -- organisasi yang didirikan pada 1949 untuk menangani krisis Pengungsi Palestina yang pecah usai Perang Arab-Israel.

Namun, Nauert tak menjelaskan secara detail, reformasi semacam apa yang diinginkan AS.

Kendati demikian, periode waktu yang dipilih AS untuk menerapkan keputusan itu hanya berselang satu bulan usai keputusan sepihak Washington yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Ini juga hanya terpaut beberapa pekan usai Presiden Donald Trump mengeluarkan ancaman serupa yang bernada seputar isu Al Quds Al Sharif.

"Kita mengeluarkan uang untuk Palestina ratusan juta dolar tiap tahunnya. Tapi kita tak mendapatkan apresiasi atau penghormatan. Mereka bahkan tidak ingin menegosiasikan perjanjian damai yang telah lama tertunda dengan Israel," kata Trump lewat akun Twitter pribadinya @realDonaldTrump pada 3 Januari 2018.

Sekretaris Jenderal PBB Antoni Guterres mengatakan bahwa dirinya sangat prihatin atas dampak yang dapat timbul dari keputusan Amerika Serikat tersebut.

"Pertama-tama, UNRWA bukanlah institusi Palestina, mereka adalah sebuah institusi PBB. Layanan yang diberikan oleh UNRWA sangat penting, tidak hanya untuk kesejahteraan populasi itu ... dan ada kekhawatiran kemanusiaan yang serius di sana," ia menambahkan.

"Tapi juga yang terpenting menurut saya, beberapa komunitas internasional, termasuk sejumlah orang Israel, keputusan adalah faktor yang mampu memicu instabilitas," ucap Guterres.

Sementara itu, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hanan Ashrawi mengecam keputusan penahanan dana tersebut.

"Keputusan itu menargetkan segmen masyarakat Palestina yang paling rentan ... dan menciptakan kondisi yang akan menciptakan ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan," kata Ashrawi.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon mengeluarkan sebuah pernyataan yang memuji langkah tersebut.

"UNRWA telah berkali-kali menjadi agen yang menyalahgunakan bantuan kemanusiaan masyarakat internasional dan malah mendukung propaganda anti-Israel, melanggengkan penderitaan pengungsi Palestina dan mendorong kebencian," kata Danon.

Ia juga menuduh bahwa pejabat UNRWA adalah bagian dari kepemimpinan Hamas di Jalur Gaza yang menolak keberadaan Israel.

"Sudah saatnya absurditas ini berakhir dan dana kemanusiaan diarahkan pada tujuan mereka - kesejahteraan para pengungsi," kata Danon.