Pemerintahan Amerika Serikat 'Shut Down'

Sebelumnya, sebuah pertemuan yang dilakukan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para petinggi Demokrat di Senat, gagal menghasilkan mufakat yang dinilai bisa mencegah penutupan operasi pemerintah.

Meski sempat menggelar rapat bipartisan pada menit-menit terakhir, RUU yang akan digunakan untuk mendanai pemerintah hingga 16 Februari itu tidak mendapat 60 suara yang disyaratkan.

Akibatnya, akan banyak layanan pemerintah Amerika Serikat yang di-shut down sampai anggaran disepakati.

Para pemimpin Partai Republik di Kongres, meskipun menguasai Senat dan DPR, kesulitan untuk mengumpulkan dukungan bagi anggaran tersebut.

Mereka menghadapi tentangan dari pihak Republik konservatif yang menginginkan anggaran lebih besar bagi program pertahanan.

Tak hanya itu, beberapa anggota parlemen juga tak sudi mendukung kembali undang-undang pendanaan sementara.

Sebenarnya, DPR telah meloloskan RUU itu pada hari Kamis, tetapi hanya didukung oleh Partai Republik.

Di Senat, di mana tiga perlima mayoritas suara dibutuhkan untuk meloloskan RUU, Demokrat tidak mau memberi dukungan, kecuali ada solusi atas imigrasi dan prioritas belanja tertentu.

Ini bukan penutupan pertama dalam sejarah Amerika Serikat.

Shut down pernah terjadi pada 2013 dan berlangsung selama 16 hari, di mana banyak pegawai federal mengambil cuti karena dipaksa meinggalkan tempat kerjanya.

Namun, layanan esensial lainnya masih tetap aktif, seperti keamanan nasional, layanan pos, pengendalian lalu lintas udara, layanan medis rawat inap, pengobatan rawat jalan darurat, bantuan bencana, penjara, perpajakan, dan pembangkit listrik.