Demi Lindungi TKI, Singapura Wajib Bayar Asuransi Rp 61 Juta?

Liputan6.com, Singapura - Terhitung sejak 1 Februari 2018 nanti, Kedutaan Besar RI di Singapura diduga akan memberlakukan kebijakan baru terkait perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Singapura. Hal itu diungkapkan lewat keterangan seorang juru bicara kedutaan yang anonim.

Kebijakan itu berbentuk skema pembiayaan administrasi baru untuk kepentingan asuransi yang wajib dibayarkan oleh perekrut setiap kali mereka mempekerjakan atau memperpanjang kontrak kerja para PMI.

KBRI menetapkan biaya administrasi tambahan baru senilai 70 dolar Singapura yang wajib dibayar oleh perekrut PMI di Singapura kepada sebuah perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan kedutaan.

Biaya administrasi tambahan itu dibayarkan oleh entitas terkait untuk menebus surat asuransi dengan total nilai 6.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 61 juta. Demikian seperti dikutip dari media Singapura Strait Times (26/1/2018).

Berdasarkan skema asuransi itu, jika entitas yang merekrut PMI melakukan pelanggaran terhadap kontrak kerja (seperti; telat membayar gaji atau menyiksa pekerja), maka pihak perekrut wajib membayarkan uang senilai 6.000 dolar Singapura sebagai bentuk denda obligasi kepada perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi kemudian akan mencairkan uang 6.000 dolar itu dan memberikannya kepada pihak KBRI, untuk kemudian disalurkan kepada PMI terkait.

Seorang Jubir KBRI Singapura yang anonim mengatakan kepada Strait Times bahwa obligasi tersebut diterapkan untuk melindungi pekerja migran Indonesia dengan lebih baik dan memastikan agar perekrut benar-benar mematuhi persyaratan kontrak kerja.

Syarat kontrak kerja yang wajib dipenuhi oleh pihak perekrut PMI di Singapura meliputi asuransi kecelakaan kerja, memastikan kebebasan beribadah, dan tidak memberikan tugas kerja yang membahayakan keselamatan pekerja.

Hingga berita ini turun, Liputan6.com telah berusaha mengonfirmasi kabar tersebut kepada pihak KBRI Singapura, tapi belum mendapat jawaban.