Menlu RI Tunggu Kejelasan Filipina soal Kerja Sama Buru Teroris

Harian Filipina Inquirer 27 Januari lalu melaporkan bahwa Presiden Rodrigo Duterte secara resmi mengizinkan tentara Indonesia dan Malaysia memasuki wilayah Filipina untuk memburu teroris selama memberitahukan kegiatan itu kepada Angkatan Bersenjata Filipina.

Duterte menambahkan ia telah memberitahu Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak bahwa pasukan dari kedua negara tersebut bebas untuk mengejar teroris di wilayah Filipina. Keputusan ini dibuat karena Duterte sudah kehilangan kesabaran melihat aksi kekerasan kelompok Abu Sayyaf.

Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib mengatakan keterlibatan militer ke negara lain membutuhkan keputusan politik presiden. Bila tawaran dari Presiden Duterte diproses lebih lanjut, mekanismenya pun harus jelas, apakah menggunakan traktat (treaty) atau perjanjian (agreement). Hal itu untuk mencegah pelanggaran terhadap traktat internasional yang berlaku dimana militer sebuah negara tidak boleh beroperasi di negara lain.

"Itu ada konvensi PBB, Indonesia juga sudah meratifikasinya. Walaupun bisa saja dengan clearance seperti ini bisa disebut sebagai bagian dari kerja sama antar negara bilateral agreement jadi payungnya adalah kerja sama militer, bukan operasi militer," kata Ridwan.

Ridlwan meminta semua pihak benar-benar mempertimbangkan pelibatan ini karena ia khawatir pelibatan TNI secara formal di Filipina justru menambah semangat para teroris menjadikan Indonesia sebagai lawan karena telah memerangi mereka.

Ridlwan menambahkan apabila pelibatan TNI di Filipina tetap dilakukan, yang menjadi konteks utama adalah untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, dalam hal ini Filipina dan juga untuk ikut membantu menstabilkan keamanan kawasan.