Direktur Badan Nuklir Internasional: Korea Utara Ancaman Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Badan Nuklir Internasional (IAEA), Yukia Amano, menyatakan bahwa program rudal dan persenjataan nuklir yang dikembangkan Korea Utara adalah sebuah ancaman.

Isu Korea Utara adalah salah satu poin yang Amano singgung saat melakukan dialog bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurrahman M Fachir di Gedung Kemlu RI di Jakarta, pada Senin, 5 Februari 2018.

"Saya menyinggung isu Korea Utara saat bertemu Pak Fachir. Meski tak membahasnya secara detail, saya katakan bahwa DPRK (Democratic People's Republic of Korea) adalah sebuah risiko ancaman, tak hanya bagi kawasan sekitarnya, tapi juga bagi dunia," kata Amano yang diwawancarai usai dialog bilateral dengan Wamenlu RI di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Lebih lanjut, Amano mengatakan bahwa proyek nuklir yang dikerjakan Korea Utara, menurut penilaiannya, jelas-jelas ditujukan untuk kepentingan persenjataan "The Hermit State".

"Apalagi, mereka mengombinasikan proyek persenjataan itu dengan program rudal jarak jauh, yang jelas semakin menambah ancaman bagi komunitas internasional," ucap Amano.

Oleh karena itu, Amano mendesak agar komunitas dunia -- termasuk Indonesia -- terus membahas solusi untuk isu tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kerja sama internasional, ketimbang mengambil langkah sepihak atau unilateral.

"Komunitas internasional harus membahas isu Korea Utara bersama-sama, itu penilaian saya," tambah Amano.

Sikap Indonesia

Wamenlu Fachir belum bisa menyempatkan waktu untuk memaparkan hasil pertemuannya dengan Dirjen IAEA, Yukia Amano. Kendati demikian, menyikapi proyek pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara, RI telah jelas-jelas menyatakan menentang program tersebut.

Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir, pada September 2017 lalu menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengecam segala bentuk aktivitas tes rudal dan persenjataan nuklir yang dilakukan Korea Utara. Indonesia juga mendesak agar "The Rogue State" segera mematuhi peraturan dan hukum internasional, serta sanksi dan resolusi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB.

"Indonesia mengecam tindakan uji coba rudal karena membahayakan masyarakat sipil dan melewati negara lain. Kita juga meminta agar Korea Utara menghormati aturan dan hukum internasional yang ada, serta menyarankan negara lain untuk menahan diri dan menjaga stabilitas di Semenanjung Korea," papar Arrmanatha.