Menko Puan: Ratu Maxima Apresiasi Kebijakan Ekonomi Inklusi RI

Menko Bidang PMK Puan Maharani saat konferensi pers usai menerima kunjungan Utusan PBB Bidang Ekonomi Inklusi Ratu Maxima dari Belanda (Liputan6.com/Rizki Akbar Hasan)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani telah menerima kunjungan Utusan PBB Bidang Ekonomi Inklusi (UNSGSA) Ratu Maxima dari Belanda di Gedung Kemenko PMK Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018 pukul 12.00 waktu setempat.

Keduanya bertemu selama sekitar 30 menit guna membahas tentang perkembangan program kebijakan pemerintah RI seputar tingkat kemudahan masyarakat Indonesia dalam mengakses produk-produk jasa keuangan atau inklusi keuangan.

Selaku Menteri Koordinator yang turut terlibat dalam kebijakan keuangan inklusi RI, Puan memaparkan kepada Ratu Maxima mengenai kelangsungan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

"Saya memang memiliki tugas untuk menyalurkan bantuan sosial melalui skema keuangan inklusi. Jadi, saya jelaskan kepada Ratu Maxima bahwa Indonesia sudah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar yang diberikan kepada 19,7 juta anak sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK -- di mana distribusinya dilakukan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN)," kata Puan Maharani saat konferensi pers memaparkan hasil pertemuannya dengan Ratu Maxima di Gedung Kemenko PMK di Jakarta (13/2/2018).

Melanjutkan rangkuman pembicaraannya dengan Ratu Maxima, Puan juga menjelaskan bahwa dirinya telah memaparkan tentang pemberian dana bantuan inklusi Program Keluarga Harapan, di mana setiap keluarga penerima mendapatkan Rp 1.890.000 setiap tiga bulan/tahun yang juga disalurkan melalui Bank Himbara.

Menteri Puan juga memaparkan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), di mana penerima mencapai 1,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut juga disalurkan melalui rekening penerima di perbankan.

"Ratu Maxima mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan berharap agar ke depannya keuangan inklusi di Indonesia dapat memberikan bantuan yang lebih besar dengan sistem yang lebih sederhana," lanjut Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan juga mengatakan bahwa Ratu Maxima, "Berharap ke depannya agar Indonesia bisa melaksanakan keuangan inklusi yang lebih tersistem dan terprogram, by means by access, yang aksesnya itu jelas dan bisa diterima oleh penerima dengan lebih baik."

2 dari 2 halaman

Basis Data Terpadu Bantuan Ekonomi Inklusif Indonesia

Menko PMK Puan Maharani juga mengatakan bahwa Ratu Maxima mengimbau agar Indonesia perlu memastikan jangan sampai ke depannya basis data terpadu tidak terkoneksi dalam satu data yang mencakup semua data keuangan inklusi yang ada.

"Ratu Maxima menyampaikan agar basis data terpadu itu dapat dibuat dengan window yang lebih besar dengan konektivitas yang baik di antara wilayah-wilayah terluar di Indonesia -- dengan tujuan agar pemerintah bisa lebih menjangkau rakyat, ketimbang rakyat yang harus menjangkau bank (untuk dana bantuan ekonomi inklusif)," kata Puan.

"Karenanya sekarang saya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memasang BTS sinyal di daerah terluar yang belum ada sinyal," tambahnya.