Korban Terus Bertambah, DK PBB Justru Tunda Voting Gencatan Senjata di Suriah

Sebagai sekutu kunci Rezim Presiden Suriah Bashar Al Assad, Rusia -- selaku Anggota Tetap DK PBB -- kerap menggunakan hak veto-nya untuk membatalkan pemungutan suara.

Namun, mengingat betapa seriusnya dampak dan korban jiwa di Ghouta -- yang kini disebut-sebut sebagai Aleppo baru -- komunitas internasional mendesak agar Rusia justru melanggengkan dan mendukung pemungutan suara yang akan digelar nanti.

Meski begitu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia justru mengatakan bahwa resolusi gencatan senjata itu -- yang dicetuskan oleh Swedia dan Kuwait -- sebagai sesuatu hal yang 'tidak realistis'.

Rusia juga tampak menafikan laporan korban jiwa di Ghouta, dan justru menyebut peristiwa di sana sebagai sebuah 'psikosis massal'.

Tapi Mark Lowcock, pejabat untuk Badan Urusan Kemanusiaan PBB sangat mendesak Dewan Keamanan untuk sama-sama meloloskan resolusi gencatan senjata demi membuka jalan bagi masuknya bantuan yang diperlukan bagi korban terdampak.

"Adalah sebuah kewajiban, obligasi berdasarkan hukum humaniter, dan hal itu bersifat mengikat," tegasnya.

"Mereka (para korban) tidak boleh dipermainkan dalam dinamika politik. Akses bantuan kemanusiaan ... adalah persyaratan hukum."

Kelley Currie, Wadubes Amerika Serikat untuk PBB menuduh Rusia dengan menyebut bahwa mereka 'tampak bermaksud menghalang-halangi usaha bantuan yang sangat berarti' untuk menghentikan pemboman dan menyelamatkan nyawa.

Namun, jelang sidang darurat yang semula dijadwalkan Kamis 22 Februari, kantor berita Rusia Tass, mengutip Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memaparkan bahwa delegasi Moskow bersikukuh tak akan mempertimbangkan untuk meloloskan resolusi gencatan senjata itu -- dengan alasan bahwa gencatan senjata itu justru akan memberikan keuntungan strategis bagi kelompok pemberontak dan teroris di kawasan.

"Kami siap untuk mempelajari resolusi itu, namun kami menawarkan usulan yang sangat ketat agar tak mencakupkan ISIS, Jabhat al-Nusra dan kelompok-kelompok yang mendukung mereka dalam gencatan senjata itu -- di mana mereka secara teratur menguliti lingkungan perumahan Damaskus," Kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov seperti dilaporkan Tass.

Di sisi lain, memang kerap muncul laporan bahwa kelompok pemberontak yang mendiami Ghouta Timur -- yang diketahui turut terafiliasi dengan Al Qaeda -- kerap bertindak keras di kawasan, memicu respons yang tak kalah keras dari pasukan rezim Suriah dan oposisi rezim (yang turut terlibat dalam Perang Saudara).

Namun, seperti pada kebanyakan konflik bersenjata umumnya, warga sipil selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dari pertempuran semacam itu.

Robert Mardini, perwakilan tertinggi Komite Palang Merah Internasional di Timur Tengah, Kamis mengatakan bahwa dia "terkejut" dengan tingkat kekerasan di sekitar Ghouta Timur dan meminta akses humaniter sesegera mungkin ke warga sipil yang terdampak.

Dia mengatakan kepada wartawan di Beirut bahwa badan bantuan internasional tersebut memiliki sebuah konvoi kemanusiaan yang siap namun pihak berwenang Suriah belum menyetujui bagiannya.

"Skor terbunuh dalam beberapa hari terakhir, statistik mengejutkan, tapi banyak yang masih bisa diselamatkan," kata Mardini.

"Anak-anak, wanita dan pria kelelahan dan ketakutan di Ghouta Timur. Mereka berlutut, melemah karena berbulan-bulan dikepung."

Saksikan video pilihan berikut ini: