China Menentang Sanksi Terbaru AS untuk Korea Utara

Bendera China — Ilustrasi bendera China (iStock)

Liputan6.com, Beijing - Pemerintah China meminta Amerika Serikat untuk membatalkan sanksi terbaru yang mereka jatuhkan terhadap Korea Utara -- menyebutnya sebagai sebuah langkah sepihak yang mampu melemahkan kerja sama antara Beijing dan Washington.

Sebelumnya, pada Jumat 23 Februari, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya telah menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Korea Utara.

Sanksi berlabel 'yang terbesar yang pernah diberikan oleh AS pada negara manapun' itu secara spesifik menargetkan total 56 entitas, yang terdiri dari 27 perusahaan perkapalan dan perdagangan dan 28 kapal, baik yang terdaftar di atau berbendera dari seluruh dunia, termasuk Korea Utara, China, Singapura, sampai Tanzania.

Beberapa entitas dan kapal China masuk dalam daftar sanksi itu, meliputi; kapal Asia Bridge 1, Hao Fan 2, Hao Fan 6 -- ketiganya telah masuk daftar hitam PBB pada Oktober 2017 -- dan Xin Guan Hai.

Begitu juga firma perkapalan Shandong, Weihai World Shipping Freight (berbasis di China), Shanghai-Dongfeng Shipping Co. Ltd (berbasis di China), dan Shen Zhong International Shipping (berbasis di Hong Kong).

Merespons sanksi itu, Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan yang isinya menentang langkah sepihak dan pemaksaan yurisdiksi dari Amerika Serikat dalam menargetkan entitas dari Tiongkok pada sanksi itu.

"China menentang sanksi sepihak dan pemaksaan perpanjangan yurisdiksi hukum yang dilakukan Amerika Serikat terhadap entitas dan individu China," kata Geng Shuang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China seperti dikutip dari Al Jazeera (25/2/2018).

Sebagai bentuk pembelaan, Kemlu China mengatakan, "Pemerintah China selalu secara ketat dan komprehensif mengimplementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Seputar Korea Utara dan memenuhi obligasi internasional -- yakni dengan tak mengizinkan warga negara atau perusahaan China terlibat dalam aktivitas yang melanggar resolusi Dewan Keamanan."

Kemlu China juga menyatakan akan 'menanggapi masalah itu' sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di China. Mereka juga menuntut AS segera mencabut sanksi-sanksi itu, 'guna mencegah rusaknya kerjasama bilateral dalam bidang terkait'. Demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia.

Pernyataan itu adalah rangkaian terkini penolakan keras Tiongkok atas sanksi-sanksi apapun atas Korea Utara yang tidak dijalankan sesuai dengan peraturan PBB.

Perdagangan China dengan Korea Utara pada Januari turun ke tingkat terendah dalam hampir empat tahun, memberikan adalah indikasi terbaru bahwa Tiongkok mungkin telah mengenakan tekanan kuat atas The Hermit State.

2 dari 3 halaman

Menyusul Laporan Jepang

Sanksi itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri Jepang menduga kuat bahwa Korea Utara kembali melanggar sanksi internasional yang ditetapkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk membatasi program rudal balistik dan nuklir The Hermit State -- julukan Korut.

Dugaan itu muncul setelah patroli militer Jepang melihat transfer muatan yang dilakukan antara kapal bermarka Tiongkok dengan kapal Korea Utara di teritori internasional Laut China Timur pada Jumat pekan lalu.

Menurut pantauan patroli militer Jepang, kapal Korea Utara itu diketahui berjenis tanker bernama Yu Jong 2 yang berlayar dekat dengan sebuah kapal kecil tak berbendera, namun beraksara Tiongkok pada badannya.

Aksara Tiongkok pada kapal kecil tak berbendera itu bertuliskan 'Min Ning De You 078' yang berarti 'Kapal Tanker 078 Provinsi Fujian, Kota Ningde'.

"Kedua kapal itu berlokasi sekitar 250 km dari lepas pantai Shanghai, China," kata pihak Kementerian Luar Negeri Jepang seperti dikutip dari Daily Mail.

"Berdasarkan kajian mendalam, Pemerintah Jepang menduga kuat bahwa mereka melakukan transfer muatan antar kapal yang berlangsung di lautan -- yang jelas dilarang oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB," lanjut keterangan Kemlu Jepang.

Tokyo juga mengatakan bahwa mereka telah melaporkan insiden itu kepada Dewan Keamanan PBB dan mengabarkannya kepada negara lain yang relevan -- kemungkinan Korea Selatan dan Amerika Serikat selaku sekutu Jepang.

Tiga Kali Sepanjang 2018

Jika benar adanya, insiden itu merupakan ketiga kalinya Jepang melaporkan peristiwa serupa yang melibatkan Korea Utara sepanjang tahun 2018, di mana terjadi sebuah transfer muatan antar kapal yang berlangsung di lautan -- sebuah pelanggaran terhadap sanksi Resolusi Dewan Keamanan PBB yang ditetapkan untuk membatasi program rudal balistik dan nuklir The Hermit State.

Dua insiden lainnya terjadi awal tahun 2018, yang semuanya melibatkan kapal tanker Korea Utara Rye Song Gang 1 -- kapal yang masuk dalam daftar hitam komunitas syahbandar internasional seperti diatur oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Tak hanya itu, insiden terbaru tersebut juga terjadi di tengah animo diplomasi harmonis antara Korea Utara - Korea Selatan yang memanfaatkan gelaran Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018. Jika benar adanya, insiden itu diprediksi mampu mencoreng animo diplomasi harmonis tersebut.

3 dari 3 halaman

Berjanji Akan Lakukan Penyelidikan

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Kamis 22 Februari 2018 bahwa pihak berwenang Tiongkok sedang melakukan penyelidikan. Demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan, negaranya akan secara serius menangani individual atau atau perusahaan China yang diketahui terlibat dalam insiden yang dilaporkan Jepang sebelumnya pekan ini tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan, hukuman terhadap mereka yang terlibat akan dijatuhkan berdasarkan bukti kuat dan sesuai dengan UU dan peraturan China.

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Patroli Bea dan Cukai Kanwil, Kepulauan Riau, mengamankan kapal berbendera China yang membawa sabu seberat 1,6 ton.

Bersama Elon Musk, Donald Trump Saksikan Laga Utama Ultimate Fighting Championship

Seorang wanita berdiri sambil menaiki Kereta Nostalgia Liburan di New York, Amerika Serikat pada Minggu 8 Desember 2024. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyaksikan peluncuran uji coba keenam roket SpaceX Starship pada 19 November 2024 di Brownsville, Texas. (Brandon Bell/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

China
Negara
Negara dengan penduduk terbanyak di seluruh dunia. Negara ini telah berganti nama menjadi Republik Rakyat Tiongkok.
Lihat Selengkapnya
China
Korea Utara
Negara
Negara yang terletak di Asi Timur. Negara ini dikenal dengan pemerintahannya yang otoriter
Lihat Selengkapnya
Korea Utara
Amerika Serikat
Negara
Amerika Serikat adalah salah satu negara republik konstitusional federal di Benua Amerika
Lihat Selengkapnya
Amerika Serikat