Pilpres Venezuela Diundur hingga Mei 2018, Buka Celah Boikot Oposisi?

Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores (AFP Photo/Federico Parra)

Liputan6.com, Caracas - Dewan Pemilu Nasional Venezuela (CNE) mengumumkan bahwa Pilpres 2018 akan diundur hingga 20 Mei atau sebulan dari jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan.

Pengumuman itu datang setelah pihak pemerintah dan oposisi mencapai kesepakatan seputar penyelenggaran Pilpres Venezuela 2018 -- di mana Maduro telah mencalonkan diri menjadi petahana. Demikian seperti dikutip dari BBC (2/3/2018).

Pihak CNE juga mengumumkan kabar positif seputar rencana penyelenggaraan pemilu.

Tibisay Lucena, Kepala CNE, mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui "penjaminan elektoral" pada pilpres mendatang, yang mana beberapa partai oposisi dibolehkan untuk terlibat.

Lucena juga mengatakan akan mengundang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengawasi "semua fase" Pilpres 2018.

Sejatinya, Pilpres Venezuela dilaksanakan pada setiap bulan Desember. Namun, pada Februari 2018, CNE mempercepat pelaksanaan pemilu hingga 22 April 2018.

Keputusan itu menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang menganggap bahwa Maduro adalah dalang di balik percepatan pemilu, agar dirinya mampu kembali berkuasa tanpa perlawanan berarti dari oposisi yang saat ini tengah terpecah.

Percepatan pemilu itu juga terjadi di tengah krisis perekonomian dan politik Venezuela.

Di sisi lain, langkah Venezuela untuk mempercepat pemilu menuai kritik dari negara tetangga, seperti Argentina, Brasil, Chile, Kolombia, Meksiko, dan Peru yang mengimbau akan menolak hasil Pilpres Venezuela jika tetap dipercepat.

Amerika Serikat sendiri bertekad untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Venezuela, jika negara beribu kota Caracas itu melaksanakan pilpres yang tak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi.

Lirik lagu digubah ulang dan mempromosikan rencana Nicholas Maduro untuk sebuah majelis konstituen baru yang kontroversial.

2 dari 2 halaman

Melebarkan Celah Boikot Oposisi?

Demo Venezuela — Demonstran anti-pemerintah memainkan kartu di jalan raya saat unjuk rasa melawan Presiden Nicolas Maduro, di Caracas, Venezuela, (15/5). Para demonstran menuntut Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatannya. (AP Photo / Ariana Cubillos)

Sebelumnya, kelompok oposisi utama Venezuela, Democratic Unity, mengumumkan akan memboikot Pilpres 2018 jika tetap diselenggarakan pada 22 April dan menolak mengajukan kandidat untuk menentang presiden petahana Nicolas Maduro.

Menanggapi pengumuman terakhir dari CNE seputar Pilpres Venezuela yang akan diselenggarakan Mei 2018, Democratic Unity akan mempertahankan rencana pemboikotannya itu, dengan alasan bahwa pemilihan tersebut masih akan menimbulkan kecurangan.

Organisasi tersebut juga mengaku bahwa tidak ada anggotanya yang telah menandatangani kesepakatan dengan CNE.