Tanpa Pemberitahuan, Arab Saudi Eksekusi Mati TKI Asal Madura

Ketua Umum SBMI Hariyanto menyayangkan sikap otoritas Saudi yang sangat terlambat mengabarkan pihak pemerintah Indonesia terkait proses hukum terhadap Zaini Misrin.

"Akhirnya pemerintah RI baru melakukan upaya diplomasi pada 2008, ketika Zaini telah dijatuhi vonis hukuman mati," kata Hariyanto saat dihubungi Liputan6.com, Senin (19/3/2018).

"Ditambah lagi, menurut informasi yang kami peroleh, sepanjang proses hukum, Zaini berkali-kali mengaku tidak melakukan pembunuhan itu. Kita juga menyayangkan sikap Saudi yang tidak memberikan hak-hak hukum yang optimal bagi Zaini sepanjang proses hukum tersebut," tambahnya.

Sementara itu, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menjelaskan, sejak 2008, pemerintah RI sejatinya sudah melakukan berbagai upaya diplomasi dan hukum untuk membebaskan Zaini dari jerat hukuman mati.

Termasuk dalam tataran tertinggi antara kepala negara, yakni dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud.

Hukuman mati itu sempat ditunda selama satu tahun tiga bulan. Namun kemudian, tetap dilaksanakan tanpa memberitahu pihak RI.

"Sikap pemerintah Arab Saudi dalam melakukan eksekusi mati tanpa memberitahu pihak pemerintah Indonesia sangat disayangkan. Padahal, di satu sisi, pemerintah Indonesia dan lembaga swadaya sudah melakukan pengawalan untuk Zaini Misrin ketika kasus pidananya bergulir sejak 2008 lalu," jelas Ketum SBMI Hariyanto menimpali.

Sejatinya, menurut hukum yang berlaku di Arab Saudi, eksekusi mati terhadap warga negara asing bisa tetap dilakukan tanpa memberitahu pihak pemerintah WN asing yang bersangkutan. Namun, berbagai organisasi HAM, termasuk di Indonesia, telah lama mengkritik kebijakan tersebut.

"Ini kan masalah nyawa dan hidup manusia. Masa iya, mereka akan terus melakukannya tanpa memberitahu pemerintah WN asing yang bersangkutan? Apalagi, masih ada beberapa WNI kita yang terancam vonis hukuman mati di sana," kata Hariyanto.