Biro Narkotik AS Tawarkan Program Pengurangan Pecandu Narkoba RI

Dua tahun lalu, program drug demand reduction telah dikaji bersama antara lembaga terkait AS - Indonesia saat 1st Indonesia - US Drug Demand Reduction Workshop, tepatnya pada Februari 2016.

Pengkajian pada seminar dua tahun lalu menghasilkan output berupa pelatihan profesionalisasi bersertifikat bagi sekitar 200 petugas otoritas dan pekerja medis-sosial Indonesia yang bergerak di bidang pencegahan kecanduan dan rehabilitasi pecandu narkoba.

Pelatihan profesionalisasi itu menggunakan dua kurikulum materi; universal treatment curriculum (UTC) dan universal prevention curriculum (UPC) yang telah diadopsi oleh sekitar 60 negara di dunia.

Tahun ini, INL Kemlu AS berharap agar seminar tahun ini mampu menghasilkan luaran pelatihan profesionalisasi serupa bagi ratusan petugas otoritas dan pekerja medis-sosial lain di Indonesia.

"Lembaga dan organisasi swadaya yang telah terlatih memiliki peranan penting untuk menerapkan drug demand reduction di tataran kewilayahannya masing-masing. Mereka bisa melakukan penanganan dan pencegahan di sekolah, komunitas, bahkan hingga tingkatan antar keluarga di suatu wilayah. Tahun ini INL ingin agar lembaga RI dan organisasi swadaya semakin banyak yang mengikuti pelatihan kurikulum tersebut," kata Charlotte Sisson, Senior Foreign Officer Team Lead - Drug Demand Reduction INL.

Pejabat INL Kemlu AS itu juga menyampaikan komitmen negaranya untuk membantu bantuan teknis berstandar internasional kepada Pemerintah Indonesia.

Tujuannya, untuk mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan narkoba berbasis komunitas serta berperspektif kesehatan masyarakat -- demi memenuhi harapan menekan angka pecandu dan potensi kecanduan narkoba di Indonesia.

Deputi Rehabilitasi BNN, Diah Setia Utami menyambut baik inisiatif pemerintah Amerika Serikat.

"BNN berharap agar seminar semacam itu mampu menghasilkan hasil real, yakni untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya pemerintahan yang terkait dalam hal pencegahan kecanduan dan mengurangi angka pecandu narkoba di Indonesia," jelas Deputi Rehabilitasi BNN, Diah Setia Utami.

Komitmen Amerika Serikat untuk membantu Indonesia menanggulangi permasalahan narkoba pernah diutarakan oleh pejabat tataran tertinggi Kementerian Luar Negeri AS.

James A Walsh, Asisten Deputi International Narcotics and Law Enforcement (INL), Kementerian Luar Negeri AS melalui telephonic briefing US Asia-Pacific Media Hub Manila, 30 Januari 2018 mengatakan bahwa biro INL Kemlu AS "akan terus melanjutkan pekerjaan di Asia Tenggara yang telah ada selama beberapa tahun" -- termasuk salah satunya di Indonesia."

Ketika ditanya mengenai bentuk komitmen seperti apa yang dilakukan AS kepada Indonesia, khususnya dalam melawan peredaran narkoba, Walsh mengatakan bahwa Washington akan terus melanjutkan sejumlah program yang telah dilaksanakan di Tanah Air sejak beberapa waktu terakhir.

"Seperti memberikan bantuan teknis kepada otoritas Indonesia, program perbantuan penegakan hukum, serta program pencegahan peredaran via maritim," jelas Walsh.

Walsh juga mengatakan bahwa Amerika Serikat akan meneruskan supply and demand reduction programs -- skema program AS yang berupaya untuk memutus peredaran narkotika dengan menghentikan penawaran dan permintaan.

"Elemen program itu akan terus diberikan kepada berbagai organisasi nonpemerintah dan pihak berwenang di Indonesia yang terkait," papar Walsh.

Melanjutkan penjelasannya, Walsh juga mengatakan bahwa Amerika Serikat akan terus mendorong Kepolisian RI -- bersinergi dengan masyarakat Indonesia -- untuk mulai menerapkan prinsip pemolisian komunitas dalam melakukan pencegahan peredaran narkoba langsung di komunitas yang rawan.