Jutaan Warga Australia Terancam Tak Memiliki Cukup Dana Pensiun

Liputan6.com, Canberra - Sistem dana pensiun di Australia mendesak untuk diubah karena jutaan pekerjan setempat tidak memiliki akses terhadapnya, atau ada pula yang memiliki tapi tidak cukup layak. 

Cakupan sistem dana pensiun saat ini sedang dirongrong oleh berbagai faktor, seperti munculnya gig economy dengan kian banyak pekerja yang tak digolongkan sebagai karyawan, dan miliaran dolar tabungan pensiun yang hilang dari karyawan setiap tahun.

Selain itu, masalah ini juga disebabkan oleh besarnya jumlah pekerja bergaji rendah dan pekerjaan tanpa jaminan hukum jelas. Demikian dilansir dari Australia Plus pada Senin (26/3/2018). 

Secara hukum, perusahaan di Australia wajib membayarkan dana pensiun karyawannya yang berpenghasilan lebih dari 450 dolar Australia atau sekitar Rp 4,7 juta, setiap bulannya. 

Namun sekitar satu juta pekerja di negara ini digolongkan bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai kontraktor independen, dan sebagian besar tak memenuhi syarat wajib dana pensiun.

Jumlah pekerja di luar ruang lingkup sistem dana pensiun wajib kian bertambah dengan munculnya aplikasi seperti Deliveroo dan Uber, yang membangun bisnis mereka sebagai pihak ketiga yang hanya menghubungkan 'wiraswasta' dengan pelanggan.

"Saya pikir ini persoalan besar, dan saya kira kita belum mengatasinya saat ini," ujar Associate Professor Sarah Kaine, ahli gig economy dari University of Technology Business School Sydney, kepada Program Four Corners ABC.

"Meski untuk sementara masih aman, namun hal ini akan jadi masalah bagi kita dalam lima hingga puluhan tahun di saat pekerja freelance, pekerja kontrak, memasuki pensiun," jelasnya."Maka risiko sosialnya, karena kita membiarkan pekerjaan semacam itu, akan kembali kepada pembayar pajak, kepada mereka yang akan membayar pajak, yang harus menanggung beban tanpa dana pensiun yang cukup," kata Prof Kaine.

Financial Services Council, kelompok lobi untuk manajemen investasi dan dana pensiun yang dijalankan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, meminta Komisi Produktivitas Pemerintah Australia menyelidiki implikasi gig economy terhadap dana pensiun.

"Dari apa yang kami pahami, sangat jarang dana pensiun yang dibayarkan dalam pekerjaan kontrak jangka pendek," kata Prof. Kaine.

"Sebagian besar karena pekerja kontrak jangka pendek diklasifikasikan 'bukan karyawan', jadi kontraktor independen, atau wirausahawan, atau freelancer, seringkali disengaja guna menghindari tanggung jawab atau dana pensiun atas nama perusahaan," lanjutnya.

Simak video tentang masyarakat terpencil Australia yang pertama kali dapat akta kelahiran berikut: