Menlu RI Desak Reformasi DK PBB dan Pasukan Penjaga Perdamaian

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat berpidato di Dewan Keamanan PBB, New York, Amerika Serikat (28/3) (sumber: Kementerian Luar Negeri RI)

Liputan6.com, New York - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah menyampaikan pidato di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB), di hadapan 15 anggota dewan dan seluruh peserta debat, pada 28 Maret 2018 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat.

Selain bertindak sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, Retno juga tampil sebagai Koordinator ASEAN untuk DK PBB dalam debat terbuka bertajuk "Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations" itu.

Dalam pidato, Retno mendesak agar dewan segera melakukan reformasi terhadap kinerja DK PBB serta Pasukan Penjaga Perdamaian (PKO). Demikian seperti dikutip dari rilis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (29/3/2018).

"Reformasi DK PBB dan Pasukan Penjaga Perdamaian ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas serta proses pengambilan keputusan di lapangan," kata Menlu Retno Marsudi.

"Sumber pendanaan PKO juga harus memadai. Selain itu, keamanan dan keselamatan personel PKO harus selalu diperhatikan serta menjadi tanggung jawab bersama PBB," lanjutnya.

Lebih lanjut, Retno juga menegaskan bahwa "Pasukan Keamanan PBB tidak bisa lagi bekerja 'seperti biasanya', Peacekeepers harus terlatih dengan baik, berperalatan baik, dan beroperasi dengan sumber daya yang terpenuhi."

Oleh karena itu, Menlu RI menekankan pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan menjadi keharusan.

Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan agar terus didorong inovasi dalam pembelian peralatan untuk misi Pemeliharaan Perdamaian PBB termasuk pengunaan industri strategis dari negara berkembang.

Menlu RI juga menegaskan pentingnya peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan organisasi regional untuk Pasukan Perdamaian PBB.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pasukan perdamaian "Garuda Bhayangkara Indonesia" turut terlibat dalam pengungkapan peredaran kokain di Haiti.

2 dari 2 halaman

Perhatian Indonesia di DK PBB

Panglima TNI Kirim 800 Prajurit Penjaga Perdamaian ke Darfur — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko bersalaman dengan tentara wanita Indonesia, Jakarta, Rabu (18/2/2015). Sejumlah 800 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Darfur sebagai pasukan pemeliharan perdamaian PBB. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia, terkait pasukan perdamaian PBB, adalah pentingnya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan.

Menurut Menlu RI, perempuan lebih mudah untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan.

"Jumlah Peacekeepers perempuan dalam misi Pemeliharaan Keamanan PBB harus ditingkatkan, mengingat lebih mudah bagi perempuan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan," tegas Menlu Retno.

Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah kepemimpinan Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda dan Sekjen PBB selaku pemapar. Tercatat ada 13 pejabat setingkat Menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.

Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah korban peacekeepers PBB yang disebabkan berbagai serangan dan ancaman kemananan terhadap misi PBB.

Tercatat 57 korban selama tahun 2017 dan merupakan jumlah terbesar selama dua dekade. Selain itu debat juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Israel Sahkan Larangan Operasional UNRWA, Akses Bantuan untuk Warga Palestina Terancam