Menteri Kebudayaan Korea Selatan: Kim Jong-un Tulus Ingin Bicara

Setelah bertahun-tahun menutup diri, Kim Jong-un secara drastis telah meningkatkan diplomasi internasionalnya tahun ini. Tepatnya pada Januari 2018, Korea Utara membuka kembali saluran komunikasi dengan Korea Selatan.

Sejak saat itu, delegasi Korea Utara telah melakukan perjalanan ke Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin, para pejabat kedua negara bertemu beberapa kali di zona demiliterisasi, dan Kim Jong-un sendiri melakukan lawatan perdananya ke China.

Perjalanan Kim Jong-un ke China dinilai menunjukkan tekad Beijing untuk terlibat dalam pembicaraan dengan Korea Utara, meski tidak akan ada meja yang dipersiapkan bagi Presiden Xi Jinping.

Selain Tiongkok, Rusia dinilai juga berusaha melibatkan diri dalam pembicaraan damai di Semenanjung Korea. Pekan ini, Kim Jong-un mengirimkan Menteri Luar Negeri Ri Yong Ho ke Moskow untuk bicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Jelang pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden Moon Jae-in dan Donald Trump, beredar spekulasi bahwa ada wacana pertemuan terpisah yang melibatkan Kim Jong-un, Presiden Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Shinzo Abe.

Adapun Jepang dinilai tengah "terjebak" dengan kebijakan Donald Trump yang merespons positif undangan untuk duduk bersama Kim Jong-un. PM Abe dilaporkan akan bertolak ke Washington pekan depan untuk berdiskusi dengan Trump terkait hal tersebut.

Menurut kantor berita pemerintah, KCNA, beberapa hari lalu, Kim Jong-un dilaporkan mempresentasikan "analisis mendalam tentang peningkatan hubungan antar-Korea dan pembicaraan antara Korea Utara dan Amerika Serikat di hadapan polibiro partai". Itu merupakan pertama kalinya, Kim Jong-un menyinggung pembicaraan dengan Washington.

Anwita Basu, seorang analis di Economist Intelligence Unit, menilai bahwa pemaparan Kim Jong-un tersebut menandai komitmennya untuk mewujudkan "pencairan hubunga antara Korea Utara dan komunitas internasional".

"Jelas bahwa fokusnya, setidaknya dalam jangka pendek, adalah untuk menghidupkan kembali ekonomi. Sanksi yang lebih ketat telah mulai berdampak pada penghidupan dan pendapatan pemerintah," kata Basu melalui sebuah pernyataan.

Namun demikian, Basu berpendapat, bagaimanapun Korea Utara tidak akan tunduk pada desakan denuklirisasi, permintaan utama pemerintahan Donald Trump.