HEADLINE: Peringatan 70 Tahun Israel, Momentum Klimaks Perlawanan Rakyat Palestina?

Pada peringatan hari jadi ke-70, Israel mendapat hadiah istimewa dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Pada Desember 2017, Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negeri zionis.

Meski ditentang dunia, miliarder nyentik itu bersikukuh memindahkan kedutaan besarnya itu dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei 2018.

Seperti dikutip dari Israel National News, Jumat (20/4/2018) persiapan telah dilakukan untuk mewujudkannya. Misalnya, rambu-rambu serta jalan akses ke kompleks kedutaan.

Kedubes AS baru yang dibangun di area Arnona, Yerusalem memanfaatkan gedung konsulat yang telah ada sebelumnya. Duta Besar David Friedman dan sejumlah staf akan segera berkantor di sana.

Kelak, kompleks kedutaan tersebut akan diperluas, dengan penambahan sejumlah bangunan baru. Targetnya, renovasi rampung dilakukan pada akhir 2019.

Putri Donald Trump, Ivanka dan suaminya, Jared Kushner dikabarkan akan hadir dalam peresmian, sebagai perwakilan pemerintah AS.

Menurut Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, keputusan Donald Trump justru menyulut bara dalam sekam. 

"Kami menganggap keputusan Presiden AS Donald Trump terkait isu Yerusalem merupakan pelanggaran terhadap garis merah dan hukum internasional," tambah Al Shun dalam wawancara khusus dengan Liputan6.com.

"Yerusalem juga merupakan pusat masalah sentral dalam konflik antara Palestina dengan Israel," lanjutnya.

Langkah Trump justru menaikkan ketegangan Palestina-Israel serta menggoyah status quo terhadap masa depan Yerusalem.

Belum pernah ada negara di penjuru dunia yang melakukan langkah tersebut -- mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negeri zionis dan memindahkan kedutaan ke sana -- sampai Trump mengumumkannya pada 6 Desember 2017.

Dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada 21 Desember 2017 waktu setempat, sebanyak 128 negara (dari total 193 anggota) mendukung resolusi yang menolak keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan ke Al Quds Al Sharif. Sementara itu, 9 negara memilih setuju dan 35 lainnya memilih abstain.

Bahkan sebelumnya, resolusi penolakan untuk hal serupa turut didukung oleh hampir seluruh Dewan Keamanan PBB dalam sidang darurat pada 18 Desember 2017. Hasil pemungutan suara menunjukkan skor akhir 1 melawan 14 (dari total 15 anggota) -- di mana AS adalah satu-satunya anggota yang memveto resolusi penolakan itu.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun menambahkan, tidak ada perdamaian tanpa penyelesaian masalah soal Yerusalem. Dan, tidak ada negara Palestina tanpa Yerusalem sebagai ibu kota abadinya.

Al Shun mengatakan bahwa Pemerintah Palestina telah dan akan terus menggencarkan upaya diplomasi dan lobi politik kepada negara sahabat untuk merespons tindakan yang dilakukan AS dan para pendukungnya.

"Pemerintah Palestina terus bergerak di bidang diplomasi adalah untuk melobi dukungan dari negara dan organisasi internasional sahabat ... seperti PBB, Uni Eropa, OKI, dan Liga Arab. Semua itu demi membatalkan langkah pemindahan Kedutaan AS ke Yerusalem serta membatalkan deklarasi-deklarasi (unilateral dan melanggar Resolusi PBB) semacam itu," kata Dubes Al Shun.

"Kebijakan kami adalah untuk menyelesaikan konflik ini lewat solusi damai, dengan satu tujuan yang tidak akan berubah: mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota Yerusalem, di mana kepemimpinan Palestina diwakili oleh Presiden Mahmoud Abbas," tambahnya.

Sementara itu, Al Shun menambahkan bahwa Palestina dan Israel harus turut menyelesaikan konflik lewat proses-proses perdamaian serta menerima solusi dua negara (Two-State Solution) untuk mengakhiri semua tragedi yang terjadi di Palestina, juga kawasan.

"Karena penyelesaian melalui perang atau konflik bersenjata akan membawa dampak fatal untuk semua," ujar Dubes Palestina untuk Indonesia itu.

Setidaknya ada enam negara yang berniat memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, demikian klaim dari PM Benjamin Netanyahu.

Baru enam negara yang menjalin diskusi serius dengan Israel untuk memindahkan kedutaan besar mereka. Dan sejauh ini, hanya Amerika Serikat dan Guatemala yang sudah mengumumkannya secara resmi.

Netanyahu mengimbau negara-negara lain untuk mengikuti langkah Amerika Serikat dan Guatemala, yang sudah mendeklarasikan diri, dengan dalih hal tersebut akan meningkatkan upaya perdamaian.

Ia juga menjanjikan "perlakuan istimewa" ke 10 negara pertama yang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

"Ada prinsip sederhana, Anda tahu itu -- 'first come first serve'," kaya Netanyahu di depan para diplomat pada acara Hari Kemerdekaan di kediaman resmi Presiden Reuven Rivlin, seperti dikutip dari Times of Israel.

"Saya memutuskan bahwa sepuluh kedutaan pertama yang tiba di sini (Yerusalem) akan mendapatkan perlakuan istimewa. Kami akan membantu Anda," kata dia.

Ia kemudian memuji langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang bersumpah akan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem pada Desember 2017 lalu.

"Kami gembira atas keputusan Presiden Donald Trump untuk memindahkan kedutaan besarnya ke sini (Yerusalem). Hal itu menegaskan hal yang sederhana: perdamaian harus didasarkan pada kebenaran," tambah dia.

"Fakta bahwa Israel memiliki ibu kota, bahwa orang-orang Yahudi telah memiliki ibu kota selama 3.000 tahun yang bernama Yerusalem, tidak dapat disangkal. Saatnya untuk mengakui fakta itu," kata Netanyahu.

Di sisi lain, pihak Palestina berpendapat, langkah memindahkan kedutaan besar, dari Tel Aviv ke Yerusalem adalah bentuk provokasi. Apalagi, Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama: Yahudi, Kristen, dan Islam. 

Belakangan, Pemerintah Rumania dikabarkan akan mengikuti jejak Amerika Serikat dengan memindahkan kedutaan besarnya Tel Aviv ke Yerusalem. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemimpin partai Social Democrat (PSD) yang berkuasa pada Kamis, 19 April 2018.

"Keputusan telah diambil... Prosedurnya sudah dimulai," jelas Liviu Dragnea kepada stasiun Antena 3, sebelum pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh pemerintah, seperti dikutip dari Channelnewsasia.com, Jumat (20/4/2018).

Menurut Dragnea, pemerintahan Perdana Menteri Viorica Dancila, pada hari Rabu setuju "dimulainya prosedur yang bertujuan memindahkan kedutaan ke Yerusalem".

Juru bicara pemerintah menolak mengomentari pernyataan tersebut, meskipun desas-desus ini telah berembus sejak Desember lalu.

Jika Rumania benar-benar melakukannya, maka Bucharest akan menjadi anggota Uni Eropa pertama yang memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem.

Pemimpin partai Social Democrat (PSD) Rumania, Liviu Dragnea mencatat "nilai simbolis besar" dalam pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Menurutnya, Israel "memiliki pengaruh internasional yang kuat" dan "itu akan sangat berharga bagi pemerintah Amerika Serikat."

"Saya rasa, keputusan ini akan menghasilkan manfaat besar bagi Rumania," ungkap Dragnea.

Ia menambahkan, "Ini juga merupakan keputusan pragmatis. Seperti kita semua, Israel memiliki hak untuk mendirikan ibu kotanya di tempat yang mereka inginkan."

Dragnea sudah menyerukan kebijakan pemindahaan kedutaan besar ke Yerusalem sejak akhir tahun lalu. Namun, Presiden Klaus Iohannis menentangnya dengan mengatakan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan oleh Israel dan Palestina.

Adapun Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely, yang bertemu dengan PM Dancila dan pejabat Rumania lainnya di Bucharest pekan lalu, optimis dengan rumor pemindahan kedutaan besar Rumania ini.

"Saya mengucapkan selamat kepada ketua parlemen Rumania atas pengumuman hari ini, di mana Rumania akan memulai proses pemindahan kedutaan ke Yerusalem," tulisnya di akun Twitter-nya Kamis lalu. "Ini adalah semangat pertemuan kami minggu lalu di Bucharest, dan saya berharap dapat melihat Kedutaan Rumania di Yerusalem segera."

Selain Rumania, Republik Ceko, juga dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah serupa.