Wamenlu RI Temui Pengungsi Rohingya di Sela-Sela KTM OKI

Myanmar mengklaim telah memulangkan segelintir pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh, kembali ke Negara Bagian Rakhine. Namun di sisi lain, Bangladesh membantah terlibat dalam pemulangan tersebut.

Segelintir pengungsi yang dipulangkan itu dikabarkan merupakan beberapa keluarga Rohingya, bagian dari 700.000 pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh pada Agustus lalu.

Dalam pernyataan yang dibuat pada Sabtu 14 April, pemerintah Myanmar menyebut ada lima anggota keluarga Rohingya yang telah dikembalikan ke sebuah daerah perbatasan di Negara Bagian Rakhine.

"Satu keluarga itu tinggal sementara dengan kerabat mereka di Kota Maungdaw, sebuah pusat administrasi daerah yang dekat dengan perbatasan," demikian pernyataan pemerintah Myanmar.

Bangladesh Bantah Klaim Myanmar

Namun, Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asaduzzaman Khan membantah klaim Myanmar tersebut. Dia mengatakan bahwa berita pemulangan satu keluarga itu palsu dan kelima anggota keluarga yang disebutkan bahkan tidak pernah mencapai Bangladesh.

"Klaim dari Myanmar itu tidak lain hanyalah lelucon. Jika benar, saya berharap Myanmar membawa semua keluarga Rohingya kembali ke negaranya dalam waktu sesingkat mungkin," katanya, dikutip dari Washington Post.

Pernyataan Khan turut dibenarkan oleh Komisaris untuk Pengungsi, Bantuan, dan Repatriasi Bangladesh, Abdul Kalam. Kalam mengatakan bahwa keluarga Rohingya yang dipulangkan itu tidak pernah menyeberangi perbatasan.

"Hal itu tidak bisa disebut sebagai repatriasi. Tidak ada repatriasi yang dilakukan. Bangladesh tidak pernah ambil bagian dari hal itu," ujarnya.

Sementara itu, seorang ahli pengungsi independen yang telah menangani krisis Rohingya di Bangladesh selama bertahun-tahun, Asif Munier, mengatakan bahwa berita pemulangan pengungsi Rohingya itu hanya taktik Myanmar untuk memperoleh perhatian masyarakat.

"Mereka melakukannya lagi dan lagi. Pemerintah Bangladesh dan komunitas internasional harus meminta penjelasan dari Myanmar terkait langkah ini," ujarnya.

"Terlebih langkah ini dilakukan saat proses bilateral sedang berlangsung di mana badan-badan internasional juga terlibat. Langkah diambil Myanmar ini sangat tidak menguntungkan dan tidak terduga," tambahnya.