Sukses

Tiongkok Datangkan Pesawat Pengebom ke Laut China Selatan, Ini Respons Filipina

Mahkamah Arbitrase pada 2016 menetapkan, China tidak memiliki bukti sejarah terkait kekuasaan atas perairan Laut Cina Selatan, yang diperebutkan kedua negara.

Liputan6.com, Manila - Filipina menyatakan "keprihatinan serius" atas kehadiran pesawat pengebom Tiongkok di Laut China Selatan yang disengketakan. Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri Filipina telah mengambil "tindakan diplomatik yang sesuai."

Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan pihaknya memantau perkembangan setelah angkatan udara China mendaratkan sejumlah pesawat pengebom seperti H-6K di pulau-pulau di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan minggu lalu. Tindakan Beijing tersebut dilaporkan membuat marah sejumlah anggota parlemen Filipina dari kubu oposisi.

"Kami mengambil tindakan diplomatik yang tepat, yang diperlukan untuk melindungi klaim kami dan kami akan terus melakukan ini di masa mendatang," kata Kementerian Luar Negeri melalui sebuah pernyataannya, seperti dikutip dari Asian Correspondent pada Selasa, (21/5/2018).

"Kami menegaskan kembali komitmen untuk melindungi setiap inci teritori dan area kami yang memiliki hak berdaulat atas kami."

Meski demikian, Filipina, tidak mengutuk tindakan Tiongkok, yang oleh Amerika Serikat dikatkan dapat meningkatkan ketegangan dan membuat tidak stabil kawasan.

China mengklaim nyaris seluruh Laut China Selatan, sebuah jalur pengiriman barang yang bernilai sekitar USD 3 triliun setiap tahunnya. Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga melayangkan klaim atas wilayah tersebut.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan

Beijing telah membangun tujuh pulau buatan di gugus kepulauan Spratly di Laut China Selatan dan mengubahnya menjadi pos-pos militer dengan lapangan terbang, radar, dan sistem pertahanan.

Tiongkok menegaskan bahwa fasilitas militernya di Spratly murni defensif dan mereka dapat melakukan apa saja di wilayahnya sendiri.

Adapun para anggota parlemen Filipina mengkritik Presiden Rodrigo Duterte karena tidak mengonfrontasi China. Ia dinilai tidak mengambil langkah apapunn demi menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Padahal pada 2016, Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda menetapkan, China tidak mempunyai bukti sejarah terkait kekuasaan atas perairan Laut Cina Selatan, yang diperebutkan kedua negara.

Duterte mengatakan dia tidak akan mengambil risiko konfrontasi dengan China dan telah menegaskan kembali keterbukaannya untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan bersama di perairan yang diyakini kaya akan minyak dan gas alam.

Pada hari Sabtu, Duterte menekankan bahwa dia tidak akan berperang di Laut Filipina Barat karena Filipina tidak memiliki kemampuan militer untuk melawan China.

Duterte menambahkan bahwa kemenangan Filipina di Mahkamah Arbitrase atas China terjadi selama ia belum menjabat.

"Itu tidak terjadi selama masa jabatan saya," kata Duterte seperti dikutip oleh The Inquirer.

"Tetapi sekali lagi, jika saya adalah presiden pada waktu itu, apa yang dapat saya lakukan? Saya bisa mengirim Marinir ke sana. Saya bisa mengirim setiap polisi ke sana. Tetapi apa yang akan terjadi? Mereka semua akan dibantai."

Video Terkini