Papua Nugini Akan Tutup Facebook Selama Satu Bulan

Liputan6.com, Port Moresby - Pemerintah Papua Nugini akan melarang penggunaan Facebook selama satu bulan. Itu merupakan upaya untuk menindak "pemilik akun palsu" dan memelajari pengaruh platform media sosial tersebut terhadap populasi.

Seperti dikutip dari The Guardian pada Rabu, (30/5/2018), Menteri Komunikasi Papua Nugini, Sam Basil mengatakan bahwa penutupan Facebook akan memungkinkan analis di kementeriannya untuk melakukan penelitian tentang siapa yang menggunakan platform tersebut, dan bagaimana mereka menggunakannya.

"Dengan waktu tersebut akan memungkinkan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi pengguna yang bersembunyi di balik akun palsu, pengguna yang menggunggah gambar porno, pengguna yang memposting informasi palsu dan menyesatkan agar dapat dihapus," kata Basil kepada surat kabar the Post Courier.

Ia menambahkan, "Ini akan memungkinkan orang-orang dengan identitas asli untuk menggunakan jaringan sosial secara bertanggung jawab."

Saksikan video pilihan berikut ini:

Video Hit kali ini hadir dari berita penyesalan Zuckerberg atas penyalahgunaan data Facebook, ular di tumpukan ikat pinggang, dan pria yang meninggal saat main bulutangkis.

2 dari 2 halaman

Melindungi Privasi Pengguna Media Sosial

Basil telah berulang kali meningkatkan kekhawatiran soal melindungi privasi pengguna Facebook di Papua Nugini pasca-skandal pembocoran data pribadi pengguna Facebook yang menyeret Cambridge Analytica.

"Terkait dengan globalisasi IT, pemerintah nasional tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk memastikan keuntungan atau kerugian (dari Facebook) dan bahkan mendidik serta memberikan panduan tentang penggunaan jejaring sosial seperti Facebook bagi para penggunannya di Papua Nugini," tutur Basil bulan lalu.

"Kasus yang melibatkan Facebook menunjukkan kerentanan masyarakat pada data pribadi mereka..."

Lebih lanjut Basil menambahkan, "Kami juga melihat kemungkinan untuk membuat situs jejaring sosial baru bagi warga Papua Nugini ... Jika diperlukan, kami dapat mengumpulkan pengembang aplikasi lokal untuk membuat situs yang lebih kondusif bagi warga untuk berkomunikasi di dalam dan luar negeri".

Basil menekankan terdapat risiko dan kerentanan Facebook lebih luas, tidak hanya potensi ancaman pelanggaran data. Selain itu, Facebook kemungkinan bertindak sebagai platform periklanan yang tidak terkontrol serta persoalan keamanan siber yang jauh lebih besar.

Pemerintah Papua Nugini disebutkan Basil akan mempelajari bagaimana negara-negara lain menangani Facebook dan dampak kebijakan pemerintah terhadap pengguna pribadi situs tersebut.