HEADLINE: WNI Dilarang ke Yerusalem, Gertakan Israel untuk Indonesia?

Mayoritas WNI tak berniat untuk berkunjung ke Israel. Namun, ziarah ke Yerusalem, kota suci tiga agama, juga ke Masjid Al-Aqsa akan melewati wilayah yang diklaim sebagai teritorial negeri zionis.

Deputi Menteri Luar Negeri Palestina, Taysir Jaradat sangat menyayangkan keputusan Israel dan menganggapnya sebagai sebuah langkah yang "tidak benar".

"Pada dasarnya peraturan Israel itu tidak benar dan kami tidak menerima hal itu," kata Jaradat di sela-sela Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development Senior Officials Meeting (CEAPAD SOM) di Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

"Palestina sangat senang sebenarnya ketika warga negara Indonesia bisa berkunjung ke tanah Yerusalem dan berziarah di sana," tambahnya.

Jaradat menambahkan bahwa pada dasarnya, para turis berhak untuk berziarah ke situs suci di Yerusalem tersebut dan bebas dari larangan-larangan yang bersifat politis.

"Oleh karenanya, kami juga akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan masalah itu dan mengembalikan situasi seperti semula," lanjut Jaradat.

Sementara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, adalah hak setiap negara untuk menolak memberikan visa.

"Tidak (bermotif politik)," kata Retno usai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (31/5/2018).

Ia menambahkan, Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Pembalasan

Secara terpisah, Teuku Rezasyah, pendiri Center for International Relations Studies dan dosen Universitas Padjajaran mengatakan, sikap Israel merupakan jawaban atas ketegasan pemerintah Indonesia yang menolak menerima kedatangan warga negara Israel ke wilayah RI.

"Penolakan Indonesia didasarkan pada perilaku Israel di tanah Palestina, yang tidak sejalan dengan azas perikemanusiaan, dan melawan Resolusi PBB," kata dia dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com.

Oleh karenanya, Rezasyah mengatakan, jika pada akhirnya Israel melakukan 'langkah pembalasan' dengan melakukan penolakan serupa, maka, hal tersebut adalah respons yang wajar.

Meski begitu, Rezasyah menyayangkan kebijakan semacam itu. Menurutnya, hal itu merugikan para pemeluk agama yang menganggap wilayah seperti Yerusalem --yang berada di bawah pendudukan dan administratif Israel-- sebagai destinasi peribadatan.

"Kebijakan Israel itu jelas akan berdampak atas program wisata rohani umat Islam dan umat Kristen asal Indonesia yang telah berjalan puluhan tahun, di mana mereka datang melalui negara ketiga," katanya.

Meski demikian, ia menambahkan, masih ada peluang titik temu.

"Harapan Israel adalah agar pemerintah RI melunak, dengan mengizinkan kedatangan Warga Negara Israel ke RI dalam jumlah terbatas dengan tujuan khusus seperti misi wisata, misi budaya, serta pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi," kata dia. 

"Lebih jauh lagi, Israel berharap agar WNI yang ingin melakukan ziarah ke Israel tersebut, menjadi kekuatan penekan agar pemerintah RI melunak, sehingga akhirnya kedua negara mengizinkan kunjungan wisatawan dengan persyaratan yang sangat khusus dan jumlahnya sangat terbatas," tambah Reza.

Lebih lanjut, Rezasyah menjelaskan, "Walaupun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik, namun jalan tengah yang berbasis rohani masih dapat diusahakan, tanpa perlu melibatkan publik di dalam negeri masing-masing."

Menurut Aldo Rinaldi, salah seorang pendiri biro perjalanan Stella Kwarta Wisata, perjalanan warga negara Indonesia mengunjungi Israel dirintis pada awal dekade 1990-an.

Meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun pemerintah Israel memiliki kebijakan khusus, yang memberi kesempatan memasuki wilayah negeri zionis tanpa perlu mencantumkan stempel visa di paspor WNI.

"Israel itu intinya fokus di gerbang masuk, setelahnya, warga asing dijamin aman berkegiatan di sana, termasuk untuk berziarah ke situs suci," ujar Aldo melalui sambungan telepon.

Jumlah kunjungan WNI ke Israel, menurut Aldo, meningkat sejak memasuki era Millenium. Namun, hal itu kemudian pertumbuhannya menjadi konstan di kisaran angka 15.000 hingga 20.000 pengunjung per tahunnya, sejak 2015.

Jumlah kunjungan itu disebut sebagai salah satu yang terbesar dari Asia, di mana mayoritas bertujuan mengunjungi situs suci umat Nasrani di Betlehem.

Karena tidak menjalin hubungan diplomatik, maka kunjungan WNI ke Israel dirancang sebagai paket perjalanan, yang menambahkan dua destinasi lain, yakni Mesir dan Yordania.

Biasanya, lama kunjungan WNI dalam paket perjalanan itu menghabiskan waktu 11-14 hari.

Proses pengajuan perjalanan mengunjungi Israel, bagi WNI, paling aman dilakukan melalui jasa biro perjalanan. Dengan maksimal pemesanan sebulan sebelum hari keberangkatan.

Nantinya, urusan visa WNI akan diurus penuh oleh kerjasama antara biro perjalanan dengan pihak berwenang di Israel.

Adapun keberadaan Kedutaan Besar Israel di Singapura, tidak melayani pengurusan visa grup, melainkan individu. Meski begitu, pelayanan visa untuk warga dari negara yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, memiliki kendala yang tidak bisa diterka jika diurus secara mandiri.

Terkait infomarsi mengenai balasan Israel yang melarang warga Indonesia memasuki wilayah, Aldo mengatakan hal itu kemungkinan akan berdampak pada rombongan WNI yang terbang ke negeri zionis di periode libur lebaran.

Namun, kemungkinan buruk itu belum bisa dipastikan, karena larangan Israel tersebut bersifat peringatan balasan, yang masih bisa mencair di kemudian hari.

Piahknya mengaku akan berusaha mengkoordinasikan dengan pihak mitranya di Israel terkait keputusan yang akan diambil.

Menurut Aldo, larangan berkunjung ke Israel, akan berdampak pada negara dan komunitas di sekitar Israel yang kerap berkaitan dengan kunjungan WNI, seperti sektor wisata di Yordania dan Mesir, layanan akomodasi oleh penduduk Palestina, dan keturunannya, baik di wilayah Israel maupun Palestina.

Tingkat pengeluaran WNI juga disebut oleh Aldo, sebagai salah satu terbesar, sehingga membuat banyak pegiat wisata di Israel berinisiatif mempelajari Bahasa Indonesia sebagai bagian dari pelayanannya.

Masih menurut Aldo, kunjungan WNI merupakan bagian dari sumber devisa dari sektor wisata, yang mengandalkan tiga lokasi suci bagi umat Islam, Nasrani, dan Yahudi.

Prinsip otoritas Israel, menurut Aldo, adalah menyaring seteliti mungkin setaip orang yang masuk ke wilayah negaranya, dan kemudian memberikan kenyamanan bagi tamu asing untuk beraktivitas selama masa kunjungan di sana.

Ditambahkan oleh Aldo, jika WNI telah mendapat visa Israel, maka perjalanannya sudah dipastikan akan berjalan sesuai rencana, selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri zionis.