PBB dan Myanmar Sepakati Proses Pemulangan Pengungsi Rohingya

Penandatanganan memorandum itu, meski menandai sebuah tonggak positif atas perkembangan krisis kemanusiaan Rohingya, tetap menuai skeptisisme dari berbagai lembaga aktivisme hak asasi manusia (HAM) internasional.

Skeptisisme itu dipicu oleh sejumlah faktor. Salah satunya, keengganan Myanmar untuk menyebut Rohingya sebagai etnis para pengungsi dalam memorandum tersebut. Burma justru menyebut para pengungsi sebagai 'orang-orang yang tercerabut dari negara bagian Rakhine'.

Hal itu menunjukkan bahwa Myanmar tetap tak mengakui aspek fundamental yang menyebabkan Rohingya mengungsi dari Rakhine yakni; isu diskriminasi etnis, dugaan persekusi, hingga tendensi genosida.

"Sungguh bagus jika memorandum itu bisa membuat PBB masuk ke wilayah yang sebelumnya dilarang oleh Myanmar. Tapi, memo itu tak merepresentasikan perubahan fundamental di sana," kata Matthew Smith dari Fortify Rights.

"Orang-orang Rohingya tahu betul. Rohingya tidak akan kembali ke tempat itu, di mana mereka justru melarikan diri demi menghindari genosida," lanjut Smith.

Kyaw Win, direktur eksekutif Burma human Rights Network juga mengutarakan skeptisisme dan kekhawatiran serupa.

"Bagaimana Myanmar menjamin para pengungsi jika sekiranya kembali, mereka tidak akan menghadapi persekusi?" kata Kyaw Win kepada Associated Press.

"Pemerintah Myanmar seenaknya menandatangani kesepakatan semacam itu, tapi mereka tidak pernah berkomitmen," tambahnya.

Lebih lanjut, Matthew Smith dari Fortify Rights mengatakan, "Jika Myanmar benar-benar berkomitmen ingin memulangkan para pengungsi mereka harus mulai dengan menutup kamp-kamp konsentrasi dan penahanan paksa bagi etnis Rohingya yang --dilaporkan-- ada di Rakhine."

Smith menambahkan bahwa pemerintah Myanmar juga harus mendukung Rohingya untuk membangun kembali kehidupan etnis itu dengan bermartabat. Myanmar juga harus memberikan status kewarganegaraan penuh bagi Rohingya dan kebijakan pembatasan aktivitas mereka dicabut.

"Tapi kenyataannya, pemerintah Myanmar tidak melakukan semua itu," kata Smith.

Banyak orang Rohingya mengatakan, langkah Myanmar untuk hanya mengizinkan mereka pulang ke Rakhine tidaklah cukup.

Mereka berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan keadilan hukum bagi etnis Rohingya yang menjadi korban militer Myanmar --termasuk sejumlah besar perempuan yang diperkosa-- dan menyajikan rencana untuk memulihkan desa-desa yang rusak serta merehabilitasi orang-orang yang selamat.

"Kami menyaksikan orang-orang kami terbunuh, properti saya dijarah dan toko dibakar. Kami tidak punya apa-apa lagi di sana," kata Katayatullah, seorang penjual pakaian berusia 43 tahun dari Bolibazar di distrik Maungdaw, seperti dikutip dari Los Angeles Times.

"Aku akan kembali jika pasukan keamanan tidak membunuh kita, dan jika kerugian kita dikompensasi."

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi secara konsisten membantah tuduhan tentang kekejaman dan diskriminasi yang meluas dan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Burma, sebagaimana laporan PBB dan komunitas internasional.

Akan tetapi pada kenyataanya, Myanmar sampai saat ini tak menunjukkan iktikad baik demi membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan itu keliru.

Misalnya, kebijakan undang-undang kewarganegaraan 1982 yang mengecualikan kelompok Rohingya dari daftar 135 "ras nasional" yang diakui oleh negara --yang mayoritas beragama Buddha-- masih tetap langgeng di Myanmar.

Orang Rohingya, yang penduduknya diperkirakan 1,1 juta sebelum serangan Agustus 2017, tak memiliki kebebasan bergerak dan dipaksa untuk hidup di bawah sistem apartheid di Rakhine. Sebagian besar di antara mereka hidup secara terbatas pada kamp-kamp konsentrasi yang menerapkan jam malam.