Pemerintah Austria Akan Tutup 7 Masjid, Alasannya?

Kanselir Austria Sebastian Kurz di Brussels, 22 Maret 2018. (AP)

Liputan6.com, Wina - Pemerintah sayap kanan Austria menyatakan berencana menutup tujuh masjid dan mengusir sedikitnya 40 imam beserta keluarga mereka. Sikap ini diambil sebagai bagian dari tindakan keras terhadap "politik Islam" dan pendanaan luar negeri terhadap kelompok-kelompok agama di negara itu.

Menteri Dalam Negeri Herbert Kickl dari Partai Kebebasan (FPOe), yang berhaluan ekstrem kanan dan mitra junior dalam pemerintah koalisi Austria, mengatakan bahwa izin tinggal bagi imam masjid yang dipekerjakan oleh ATIB sedang dievaluasi karena keprihatinan mengenai pendanaan semacam itu.

ATIB adalah kelompok yang mengawasi masjid-masjid Turki di Austria. Dalam dua kasus, izin tersebut telah dicabut dan permohonan izin tinggal pertama kali yang diajukan lima imam baru-baru ini ditolak, jelas Kickl.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Di pelataran Masjid Nabawi Madinah, terdapat puluhan payung raksasa setinggi 20 meter. Payung ini bisa terbuka secara otomatis.

2 dari 2 halaman

Bersinggungan dengan Turki

Dukungan Warga Turki untuk Tentaranya yang Perangi Kurdi di Suriah — Buruh memasang bendera di tiang listrik menuju perbatasan Oncupinar di Kota Kilis, Turki, Senin (29/1). Bentrokan sempat meletus di puncak bukit strategis di Suriah karena milisi Kurdi mencoba mendapatkan kembali kontrol. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

Kanselir Sebastian Kurz mengatakan, pemerintah menutup sebuah masjid nasionalis garis keras Turki di Wina dan membubarkan kelompok Arab Religious Community yang mengelola enam masjid.

Turki mencela langkah tersebut yang disebutnya anti-Islam dan rasis.

Juru bicara presiden Turki Ibrahim Kalin mengatakan di Twitter bahwa keputusan Austria itu merupakan cerminan dari gelombang populis yang anti-Islam, rasis dan diskriminatif di Austria.

The Austrian government’s ideologically charged practices are in violation of universal legal principles, social integration policies, minority rights and the ethics of co-existence. Efforts to normalize Islamophobia and racism must be rejected under all circumstances.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 8, 2018

Kurz yang berhaluan konservatif menjadi kanselir pada Desember lalu, dalam koalisinya dengan Partai Kebebasan yang antimigrasi.

Dalam kampanyenya, kedua partai yang berkoalisi tersebut menyerukan pengawasan imigrasi yang lebih ketat, mendeportasi dengan segera para pencari suaka yang permohonannya ditolak, dan penindakan keras terhadap kelompok Islam yang dianggap radikal.