Sukses

Perkuat Klaim di Laut China Selatan, Filipina Tambah Anggaran Militer Senilai Rp 78,8 Triliun

Pemerintah Filipina meningkatkan anggaran militer hingga Rp 78,8 triliun untuk memperkuat klaim di Laut China Selatan, dan melawan pemberontakan di wilayah selatan.

Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte dikabarkan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU), yang memberikan keleluasaan militer negara itu untuk memanfaatkan anggaran senilai USD 5,6 miliar, atau setara Rp 78,8 triliun.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk meningkatkan kualitas peralatan militer Filipina uang dinilai sudah ketinggalan zaman.

Bahkan, sebagaimana dikutip dari Newsweek pada Jumat (22/6/2018), masih cukup banyak peralatan militer negeri kepulauan di utara Indonesia itu, merupakan peninggalan Perang Dunia II.

Menurut salah seorang pejabat Kementerian Pertahanan, kucuran dana dari pemerintah diharapkan mampu tingkatkan kekuatan Filipina, dalam menghadapi pemberontakan oleh ekstremis Islam di Marawi.

Selain itu, anggaran tersebut juga bertujuan memperkuat klaim wilayah Filipina di Laut China Selatan, yag kini terancam oleh meningkatnya aktivitas militer Tiongkok.

Sebelumnya, militer setempat telah menyusun rencana pembelian empat buah kapal selam, secara bertahan mulai 2020 mendatang. Namun, berkat disetujuinya anggaran raksasa oleh pemerintahan Rodrigo Duterte, rencana tersebut dipercepat sebelum akhir tahun ini.

Pemerintah Filipina juga secara khusus menganggarkan USD 1 miliar (setar Rp 14 triliun) untuk pembelian helikopter dan tank militer.

Meskipun presiden sebelumnya, Benigno Aquino, menyetujui anggaran pembelian peralatan militer senilai USD 1,7 miliar (setara Rp 23,9 triliun), sebagian besar uangnya digunakan untuk perawatan kapal dan pesawat yang digunakan.

Tidak ingin mengulangi kesalahan tersebut, Presiden Duterte memberlakukan rencana lima tahun, yang memungkinkan militer Filipina mengurangi ketergantungan pada kapal dan helikopter "kuno".

 

Simak video pilihan berikut: 

 

 

2 dari 2 halaman

Filipina Akan Lawan China

Sementara itu, Presiden Rodrigo Duterte mengatakan, Tiongkok akan melanggar garis merah yang memicu perang, jika secara sepihak menambang sumber daya alam di Laut China Selatan.

Pernyataan Duterte tersebut dikutip oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano, sesaat setelah memimpin upacara pengibaran bendera di Kementerian Luar Negeri di Manila, pada akhir Mei lalu.

Dikutip dari CNN, Cavetano juga membela pemerintah Filipina dari tuduhan, bahwa mereka mengambil kebijakan lunak tentang militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan.

"(Beijing) mengatakan beberapa garis merah, kami mengatakan beberapa garis merah ... Presiden telah mengatakan hal tersebut. Jika ada yang mendapat sumber daya alam di Laut Filipina Barat, Laut China Selatan, presiden akan pergi berperang," kata Cayetano.

Ketegangan di Laut China Selatan kian meningkat dalam beberapa pekan terakhir, setelah muncul laporan tentang pendaratan pesawat pengebom di pulau buatan Tiongkok di kawasan tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah.