Megawati: <i>Rescheduling</i> Utang Menghambat Pengentasan Kemiskinan

Liputan6.com, Roma: Presiden Megawati Sukarnoputri menyatakan upaya penanggulangan kelaparan dan pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama. Namun, penjadwalan ulang utang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Demikian dinyatakan Presiden Megawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Sedunia di Markas Besar Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) di Roma, Italia, Senin (10/6) siang waktu setempat [baca: Presiden Megawati Berpidato di KTT Pangan Dunia].

Menurut Presiden Megawati, tingginya kemiskinan dan kemerosotan daya beli itu secara ekstrim juga menjadi penghambat program pertanian dan pangan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Terlebih lagi, ketiadaan kemampuan finansial dan daya beli untuk mengakses pangan mengakibatkan keamanan pangan berubah menjadi bagian dari masalah dan bukan pemecahannya. Indonesia, misalnya, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 11,3 persen atau menjadi 22,5 juta penduduk pada 1996. Namun, karena krisis moneter, angka itu melonjak menjadi 50 juta penduduk atau 24,3 persen pada akhir 1998.

Sedangkan konferensi kali ini bertema &quotWorld Food Summit, Five Years Later&quot. Agenda utama konferensi adalah mengingatkan komitmen anggota FAO tahun 1996 untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelompok masyarakat yang kelaparan. Dari sekitar 800 juta penduduk miskin di dunia pada tahun ini, menjadi 400 juta orang pada 2015.

Seusai mengikuti konferensi yang diikuti 173 negara itu, Megawati bertemu dengan masyarakat Indonesia di Kedutaan Besar RI di Roma. Selain Duta Besar Fredi Numberi dan Dubes Indonesia untuk Vatikan Widodo Sutiyo, hadir pula para mahasiswa dan rohaniawan asal Indonesia di Italia.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan situasi Indonesia saat ini. Menurut Megawati, masalah keamanan dalam negeri di sejumlah daerah konflik sudah membaik. Namun, Presiden mengakui, beberapa konflik seperti di Ambon, Maluku, belum selesai. Megawati juga menyinggung proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibahas dalam Sidang Tahunan MPR Agustus mendatang.(ZAQ/Imelda Sari dan Hendro Wahyudi)