Pertemuan Donald Trump dan Vladimir Putin, Ini 6 Isu yang Akan Dibahas

Hubungan Trump dan Putin telah menjadi subyek kontroversi dan spekulasi yang tak ada habisnya sejak sang miliarder nyentrik duduk di Gedung Putih pada Januari 2017.

Sebagian besar kontroversi dan spekulasi itu disebabkan oleh dugaan campur tangan Rusia dalam Pilpres AS 2016 (populer dengan sebuta Russian Meddling), serta, penyelidikan federal AS atas isu tersebut.

Trump dengan keras membantah semua tuduhan kolusi dengan Rusia.

Meskipun ada konsensus di komunitas intelijen AS bahwa Rusia benar-benar ikut campur dalam pemilu 2016, Trump terus-menerus meragukan penilaian itu.

Pada KTT APEC 2017, Trump mengatakan dia akan mengangkat isu Russian Meddling dalam perbincangannya dengan Putin di masa mendatang.

Ditanya oleh wartawan pada konferensi pers di Inggris pada hari Jumat 13 Juli 2018 tentang isu yang sama, Trump mengatakan, "Kami akan benar-benar membahasnya."

"Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya akan benar-benar, dengan tegas, mengajukan pertanyaan (tentang isu Russian Meddling)."

Sementara itu, Kementerian Kehakiman AS pada hari Jumat 13 Juli menyebut, 12 petugas intelijen Rusia akan didakwa karena meretas ke server Komite Nasional Partai Demokrat pada 2016 --menguatkan dugaan campur tangan Rusia dalam Pilpres AS 2016. Itu kemungkinan akan berfungsi sebagai titik lain pertikaian bagi kedua pemimpin pada hari Senin 16 Juli 2018 nanti.

Ukraina dan Krimea telah lama menjadi pemicu tensi tinggi dalam hubungan AS-Rusia. Pemerintah AS menolak mengakui langkah Rusia menganeksasi Krimea pada 2014 -- menganggapnya sebagai tindakan ilegal berdasarkan hukum internasional.

Namun dalam beberapa pekan terakhir, Trump tampak mengisyaratkan melonggarkan sikap atas isu tersebut. Ketika ditanya soal Ukraina-Krimea, Trump hanya mengatakan, "Kami akan melihat apa yang terjadi."

Kendati demikian, cara Trump menyikapi tindakan Rusia di Krimea juga akan berpengaruh pada hubungan aliansi antara AS-Ukraina.

Trump sebelumnya mengejutkan para pejabat pada pertemuan G-7 pada bulan Juni 2018 ketika dia berpendapat bahwa semenanjung Krimea harus menjadi milik Rusia, karena "orang di sana berbicara bahasa Rusia."

Pernyataan itu secara tajam bertentangan dengan kebijakan AS yang tidak mengakui aneksasi wilayah --semacam yang terjadi di Krimea.

Sejak 2014, Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Krimea. Konflik bersenjata pun masig berlangsung di timur Ukraina, yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang.

"Perhatian utama Kiev adalah Presiden Trump akan secara sepihak mengakui aneksasi Rusia atas Krimea --secara efektif menjual wilayah itu ke Kremlin," kata Daragh McDowell, analis isu Rusia di Verisk Maplecroft.

Legalitas tindakan semacam itu --dan apakah itu berarti pengakuan resmi kedaulatan Rusia atas semenanjung itu-- tidak jelas, kata McDowell. Namun, itu tentu akan menurunkan moralitas sekutu AS dan memicu ketidakstabilan domestik di Ukraina.

Moskow telah berada di bawah sanksi ekonomi dari AS dan Eropa sejak langkah Rusia menganeksasi Krimea Ukraina. Sanksi itu memainkan peran dalam resesi ekonomi Rusia.

Pemerintah AS kemudian menambah sanksi ekonomi baru, pada 2017 dan 2018.

Pada bulan Agustus 2017, Trump menandatangani undang-undang Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), yang telah disahkan oleh Kongres. Undang-undang itu berisi seperangkat sanksi ekonomi yang ditujukan kepada Rusia, Iran, dan Korea Utara.

Presiden Trump menyebutnya undang-undang itu "cacat", namun ia tetap menandatanganinya.

Di sisi lain, Trump telah tampak mengisyaratkan akan mengurangi sanksi AS terhadap Rusia, demi memperbaiki hubungan kedua negara.

Kendati demikian, mengingat CAATSA telah bersifat hukum yang mengikat dan disahkan oleh Kongres AS, maka, Trump tak memiliki wewenang untuk mencabut undang-undang tersebut.

"Namun, Trump tetap memiliki kekuatan untuk tidak memaksakan sanksi ekonomi yang baru," kata Christopher Granville analis Rusia di TS Lombard.

"Trump telah lama dicurigai ingin mencabut sanksi, dengan alasan untuk meningkatkan hubungan dengan Moskow, dan telah dengan sengaja melewatkan tenggat waktu Kongres untuk pengimplementasian sanksi."

"Itu tentu sangat berharga bagi ekonomi Rusia ... kurangnya kejelasan atau eskalasi sanksi baru dalam perjalanan mereka," kata Granville.

5. Suriah

Trump mungkin mendorong semacam tawar-menawar di mana Rusia dapat menarik pasukannya dari Suriah atau menghentikan dukungannya untuk Iran --mungkin dengan imbalan penghapusan sanksi atau pengakuan aneksasi Krimea oleh Moskow.

Namun, Washington tidak memiliki hak di bawah hukum internasional untuk membuat penawaran semacam itu.

6. Korea Utara

Sedangkan untuk Korea Utara, Trump mungkin akan meminta bantuan Putin agar Rusia mendukung upaya negosiasi yang tengah dilakukan oleh AS terhadap Korea Utara, menyusul KTT Trump-Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni 2018 lalu.

Putin memberlakukan sanksi pada Korea Utara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB Oktober 2017 lalu, tetapi Moskow secara umum menolak sebagian besar upaya yang dipimpin AS untuk mengisolasi Pyongyang secara penuh.

Pengaruh ekonomi Rusia atas Korea Utara memang tidak sebesar China, tetapi, Moskow masih memegang kendali besar berkat hubungan perdagangan, budaya dan komersial yang mengakar.

Rusia adalah tujuan utama bagi para pekerja migran Korea Utara dan pada tahun 2014, mereka menghapus 90 persen utang Korut kepada Soviet senilai 11 miliar dolar. Pada bulan Mei 2018, Kim mengatakan dia "sangat" menghargai Putin karena menentang AS, menurut media Rusia.

Terlepas apakah Putin akan bekerja sama dengan Trump soal Korea Utara, bagi Rusia, denuklirisasi di Semenanjung Korea tetap memberikan keuntungan di kawasan Eurasia.

"Rusia berharap bahwa potensi de-eskalasi tensi di daerah itu akan memberikan keuntungan ekonomi dan geopolitik," kata Benjamin Katzeff Silberstein, Foreign Policy Research Institute di Philadelphia.