Pangeran Tajir Eks Tahanan Korupsi Dukung Putra Mahkota Arab Saudi

Liputan6.com, Riyadh - Pangeran tajir sekaligus eks tahanan korupsi Arab Saudi, Alwaleed bin Talal, menyatakan dukungannya terhadap Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammad bin Salman beserta program reformasi sosial-politik-ekonomi yang digagas oleh sang pewaris takhta kerajaan.

Dukungan tersebut diutarakan usai pendiri perusahaan konglomerat Kingdom Holding yang berbasis di Riyadh itu mengadakan pertemuan tertutup dengan Pangeran Salman pada 12 Juli 2018.

Pangeran Alwaleed memposting foto dirinya dengan Pangeran Salman di Twitter dan menulis: "Saya merasa terhormat untuk bertemu dengan saudara saya Yang Mulia Putra Mahkota untuk mendiskusikan masalah ekonomi, masa depan dan peran sektor swasta dalam keberhasilan #Vision2030."

"Saya akan menjadi salah satu pendukung terbesar Visi 2030 melalui @Kingdom_KHC (Kingdom Holding) dan semua afiliasinya," lanjut Alwaleed.

I was honoured to meet with my brother HRH the Crown Prince and to discuss economic matters and the private sector's future & role in #Vision2030 success.I shall be one of the biggest supporters of the Vision through @Kingdom_KHC & all its affiliates. pic.twitter.com/wgIBqR8E9D

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) July 12, 2018

Ini tampaknya menjadi pertemuan pertama --yang dipublikasikan-- Pangeran Alwaleed dengan sang putra mahkota, sejak pendiri Kingdom Holding itu dibebaskan dari tahanan pada Januari 2018 setelah nyaris tiga bulan ditahan di hotel mewah atas tudingan dugaan korupsi.

Sang Putra Mahkota disebut-sebut sebagai dalang utama di balik penangkapan dan penahanan terhadap Alwaleed.

Termasuk Alwaleed, belasan pangeran dan puluhan figur penting di Saudi juga ikut ditahan pada November 2017 lalu. Mereka diciduk dalam sebuah operasi yang dipimpin oleh komisi antirasuah di bawah kendali Pangeran Salman.

Pihak Monarki Saudi menjelaskan, operasi penangkapan itu dilakukan untuk memberantas korupsi besar-besaran di kalangan elite Saudi. Sementara Barat menilai, hal tersebut dilakukan sebagai upaya Pangeran Salman untuk mengonsolidasikan kekuasaannya.

Kini, berbagai laporan menyebut bahwa hampir sebagian besar telah dibebaskan dengan membayar uang jaminan senilai jutaan dolar kepada otoritas Arab Saudi.

Vision 2030

Pada April 2016, sebagai kepala Council for Economic Affairs and Development Arab Saudi, Pangeran Salman memperkenalkan kebijakan ambisius yang bernama Vision 2030.

Agenda kebijakan itu beragam, mulai dari diversifikasi ekonomi (agenda prioritas) hingga menggencarkan pengaruh dan kebijakan politik luar negeri Arab Saudi di kawasan.

Di sektor ekonomi, Vision 2030 memiliki agenda untuk mendiversifikasi, memprivatisasi, dan memodernisasi perekonomian Arab Saudi. Salah satu upaya dalam kebijakan itu adalah merancang skema pendanaan dan investasi asing selama 15 tahun senilai US$ 2 triliun.

Vision 2030 juga akan menginisiasi National Transformation Programme, sebuah reformasi strategi ekonomi. Salah satu programnya ditandai dengan penjualan saham perusahaan minyak Arab Saudi Aramco sebesar 5 persen senilai US$ 600 miliar.

Hasil penjualan 5 persen saham Aramco akan dikembangkan di sektor perumahan mewah dan industri. Diprediksi, pengembangan sektor itu mampu meraup keuntungan hingga sekitar US$ 1 triliun.

Sektor ekonomi lain yang akan dikembangkan adalah berbasis pada ketenagakerjaan, pariwisata, dan industri militer. Sejumlah aspek itu diyakini Pangeran Mohammed bin Salman akan meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pemasukan dari sektor industri minyak.

Simak pula video berikut: