Hasil Studi Ini Sebut Korea Utara Sebagai Ibu Kota Perbudakan Modern

Liputan6.com, New York - Dalam sebuah penelitian terbaru yang dirilis pada Kamis, 19 Juli 2018, Korea Utara dan beberapa rezim represif lainnya, disebut memiliki tingkat perbudakan modern paling tinggi di dunia.

Studi itu juga menyebut bahwa negara-negara maju turut memikul tanggung jawab terhadap perbudakan modern, karena mereka mengimpor barang senilai sekitar US$ 350 miiar yang diproduksi dalam situasi mencurigakan.

Dikutip dari Time.com pada Jumat (20/7/2018), Global Slavery Index memperkirakan 40,3 juta orang di seluruh dunia menjadi sasaran perbudakan modern pada 2016, dengan konsentrasi tertinggi di Korea Utara, di mana satu dari 10 orang hidup dalam kondisi seperti itu.

"Lebih dari 40 juta orang.... mereka bukan sekadar angka. Bisa siapa saja. Saya, ibu, saudara perempuan," kata pembelot Korea Utara Park Yeon-mi, yang melarikan diri ke China karena jadi korban perdagangan manusia dan dipaksa menikah, pada konferensi pers di kantor pusat PBB di New York.

"Bahkan sekarang, ada 300.000 orang pembelot Korea Utara di China, dan 90 persen dari mereka diperdagangkan. Mereka dijual oleh pria lokal seharga beberapa ratus dolar," lanjutnya menjelaskan.

Park, yang sekarang belajar di Columbia University di New York, mendesak khalayak luas untuk membantu jutaan korban perbudakan modern.

"Orang-orang ini hanya dilahirkan di tempat yang salah," kata Park. yang mendirikan sebuah kelompok advokasi utnuk korban perdagangan manusia di Korea Utara.

Laporan terkait disusun oleh Walk Free Foundation, sebuah kampanye anti perbudakan yang didirikan oleh miliarder Australia Andrew Forrest, yang mengatakan pada konferensi pers New York bahwa "untuk pertama kalinya ada harapan nyata kita dapat mengakhiri perbudakan modern", tidak hanya di Korea Utara, melainkan juga di tingkat dunia.

Tujuan dari indeks ini adalah untuk menekan pemerintah dan perusahaan agar melakukan tindakan nyata untuk mengakhiri perbudakan modern, dengan menyediakan data terkini tentang jumlah orang yang terlibat dan dampaknya di seluruh dunia.

"Dengan mengurai arus perdagangan dan berfokus pada produk yang berisiko (terhadap) perbudakan modern yang didorong oleh ekonomi arus utama, menjadi jelas bahwa bahkan negara terkaya memiliki tanggung jawab untuk menanggapi isu ini, baik di dalam negeri maupun di luar perbatasan mereka," tulis laporan itu.

Simak video pilihan berikut: