Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah telah tiba di Jakarta pada 20 Juli 2018. Ia tengah melakukan lawatan selama tiga hari di Tanah Air, terhitung sejak Jumat hingga Senin, 23 Juli.
Ini merupakan kunjungan kerja perdananya sejak dilantik menjadi menlu pada 2 Juli dan Indonesia menjadi negara pertama yang disambangi.
Baca Juga
Perusahaan Ini Hadirkan Biji Kopi Kualitas Premium Asli Indonesia di SIAL Interfood 2024
Pemain Jepang Dipayungi Sekuriti Saat Hujan, Warganet Singgung Bahrain yang Ragukan Keamanan Bertanding di Indonesia
Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Jadi Sorotan Usai Dapat Endorse dan Bagikan Aksi Lucu Maarteen Paes
Dalam keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Sabtu (21/7/2018), kedatangan Saifuddin merupakan kelanjutan dari kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad pada 28 hingga 29 Juni lalu.
Advertisement
Selama di Indonesia, Saifuddin dijadwalkan bertatap muka dengan Menlu Retno Marsudi pada 23 Juli guna membahas isu-isu bilateral dan sejumlah kerja sama dua negara tetangga ini.
Selain itu, menlu Malaysia juga akan menemui Presiden Joko Widodo, para pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia, Ketua DPR, LSM, dan mengikuti diskusi bersama Centre for Strategic and International Studies(CSIS).
Â
Saksikan video pilihan berikut ini:
Menlu RI-Malaysia Akan Bertemu, Ini yang Akan Dibahas
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah akan berkunjung ke Jakarta. Dia melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, pada Senin, 23 Juli 2018.
Kedua menteri akan menindaklanjuti berbagai isu dan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Bogor, 29 Juni 2018.
Isu yang dibahas meliputi tenaga kerja Indonesia, ekspor kelapa sawit, dan perbatasan kedua negara, serta beberapa aspek bilateral lain, kata pejabat Kementerian Luar Negeri RI saat memaparkan detail rencana agenda pertemuan kedua menteri.
Soal TKI di Malaysia
Kemenlu RI menjelaskan, Menlu Retno dan Menlu Saifuddin akan membahas teknis soal rencana Jokowi-Mahathir terkait upaya penguatan perlindungan TKI di Malaysia serta gagasan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran RI yang ikut merantau bersama orang tuanya ke Negeri Jiran.
"Soal TKI menjadi perhatian kedua menteri. Setiap tahunnya, jumlah TKI di Malaysia terus bertambah. Kehadiran pekerja migran kita di sana juga berkontribusi bagi perekonomian kedua negara," kata Denny Abdi, Direktur Asia Tenggara Kemlu RI, di Kemenlu, Rabu (18/7/2018).
"Bapak Jokowi dan Tun Mahathir juga telah mengungkapkan keinginan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak Indonesia yang ikut bersama orangtuanya yang bekerja di Malaysia ... Soal teknisnya, akan dibahas lebih lanjut oleh menteri masing-masing negara," dia menambahkan.
Isu Kelapa Sawit
Denny Abdi menjelaskan, isu seputar kelapa sawit juga akan menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan Menlu Retno - Menlu Saifuddin.
"Indonesia dan Malaysia punya kepentingan bersama soal minyak kelapa sawit, di mana barang itu merupakan komoditas ekspor andalan kedua negara," kata Denny.
"Kedua menteri akan berupaya untuk menghapuskan polemik diskriminasi kelapa sawit dari sejumlah negara Uni Eropa," kata Direktur Asia Tenggara Kemenlu RI itu.
Ini menjadi kunjungan perdana Saifuddin ke luar negeri dan ke Indonesia, sejak ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri oleh pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Kunjungan Menlu Saifuddin ke Indonesia juga terjadi hampir sebulan usai PM Mahathir melaksanakan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Bogor pada 29 Juni 2018 lalu.
Advertisement
Isu Perbatasan RI-Malaysia
Direktur Asia Tenggara Kemenlu RI Denny Abdi juga menjelaskan bahwa Menlu Indonesia dan Malaysia akan membahas mengenai penyelesaian isu perbatasan kedua negara dan pengembangan kapasitas ekonomi di area tersebut.
Rencana itu sebelumnya telah diungkapkan oleh PM Mahathir Mohamad dan Presiden Joko Widodo saat bertemu di Bogor pada 29 Juni 2018.
"Tentu soal hal itu akan kita tindak lanjuti. Teknisnya akan berjalan seiring berbagai pertemuan yang akan dilakukan oleh berbagai kementerian, pejabat teknis, dan aktor ekonomi yang terkait dari kedua negara," jelas Denny.
"Di satu sisi, soal Joint Development Area yang disinggung dalam pertemuan Mahathir dan Jokowi, kita juga harus membahas aspek legalnya," kata dia.
Pada pertemuan bilateral di Bogor, 29 Juni, PM Mahathir dan Presiden Jokowi setuju untuk menggunakan pendekatan Joint Development Area (JDA) untuk menyelasaikan masalah timpang tindih kawasan-kawasan Indonesia-Malaysia.
Mahathir mengatakan bahwa pendekatan penyelesaian masalah itu harus menggunakan mekanisme perkongsian, sebagaimana Malaysia menerapkannya dengan Thailand.
Jokowi dan Mahathir juga sepakat untuk memproyeksikan kawasan perbatasan RI-Malaysia sebagai wilayah yang menguntungkan secara ekonomi bagi kedua negara.
Presiden ke-7 RI itu mengatakan bahwa kedua negara harus bekerja sama "untuk mengembangkan kawasan perbatasan, sehingga keuntungan bisa didapatkan Malaysia dan Indonesia."