Liputan6.com, Manila - Para pejabat Filipina menyatakan Presiden Rodrigo Duterte telah menandatangani suatu legislasi mengenai pembentukan kawasan otonom Muslim baru. Kesepakatan ini bertujuan untuk menyelesaikan pemberontakan Muslim selama hampir setengah abad di bagian selatan negara itu.
Duterte khawatir bahwa kelompok militan ISIS berusaha menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Demikiaan seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (27/7/2018).
Baca Juga
Juru bicara presiden, Harry Roque, dan seorang staf kepercayaan Duterte, pada Kamis malam mengatakan kepada para wartawan tanpa memaparkan rinciannya bahwa sang presiden menandatangani legislasi mengenai pembentukan kawasan itu, yang disebut sebagai Bangsamoro.
Advertisement
Perjanjian otonomi, yang telah dirundingkan selama dua dekade lebih di bawah kepemimpinan empat presiden Filipina, disetujui pekan ini oleh majelis di Kongres.
Ini adalah upaya penting terbaru yang dilakukan pemerintah Filipina untuk mengakhiri pemberontakan Muslim, yang telah menyebabkan lebih dari 120 ribu orang tewas dan menghambat pembangunan di kawasan termiskin di negara tersebut.
Â
Saksikan video pilihan berikut ini:
Puluhan Ribu Pemberontak Filipina Serahkan Senjata Terkait Kesepakatan Otonomi
Sementara itu, pemimpin kelompok pemberomtak Muslim terbesar di Filipina mengatakan, 30 ribu hingga 40 ribu pejuangnya harus menyerahkan senjata mereka jika kesepakatan otonomi tersebut ditandatangani Rodrigo Duterte.
Al Haj Murad Ebrahim dari Front Pembebasan Islam Moro mengatakan kepada wartawan, Selasa 24 Juli 2018, bahwa para penghuni enam kamp terbesar kelompok gerilyawan di Filipina Selatan itu saat ini sedang dilatih menjadi komunitas sipil yang produktif untuk membantu para pemberontak kembali ke kehidupan yang normal.
Murad menyerukan agar komunitas internasional menyumbang dana perwalian yang akan digunakan untuk membiayai transisi para pemberontak itu ke kehidupan sipil, setelah bertahun-tahun terlibat pertempuran.
Sebelumnya, Murad menyambut ratifikasi kesepakatan otonomi yang dibuat Kongres Filipina, yang dikirim ke Presiden Duterte, untuk ditandatangani secepatnya.
Advertisement