Julie Bishop Mengundurkan Diri sebagai Menteri Luar Negeri Australia

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop saat Penutupan Bali Process 2018 di Nusa Dua Bali, Selasa (7/8). Bali Process menghasilkan strategi tiga cabang guna mengakhiri praktik perbudakan modern, dan perdagangan manusia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Canberra - Mantan Wakil Ketua Partai Liberal Julie Bishop menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri Australia. Meski begitu, ia mengatakan tetap akan melanjutkan tugasnya sebagai anggota parlemen (backbenchers).

Keputusan Julie Bishop merupakan buntut setelah ia tersingkir di putaran pertama kontes kepemimpinan di internal Partai Liberal, yang diikuti 3 calon: Bishop, Menteri Dalam Negeri Peter Dutton, dan Menteri Keuangan Scott Morrison.

Pada akhirnya, Scott Morrison terpilih sebagai ketua Partai Liberal yang memerintah, dan otomatis, menjadikannya sebagai perdana menteri Australia yang baru, menggantikan Malcolm Turnbull yang mendapat mosi tidak percaya dari partai dan parlemen.

Dalam sebuah pernyataan, Julie Bishop mengatakan dia telah memberitahukan perdana menteri terpilih Scott Morrison tentang keputusannya.

"Saya akan tetap di backbenchers (anggota parlemen biasa, tanpa memegang jabatan kabinet atau komisi) sebagai wakil yang akan bersuara kuat untuk Australia Barat," katanya, seperti dikutip dari ABC.net.au, Minggu (26/8/2018).

"Saya telah dipilih sebelumnya oleh Partai Liberal untuk kursi di daerah pemilihan Curtin dan saya belum membuat keputusan mengenai pemilihan berikutnya."

Belum jelas apakah perdana menteri terpilih Scott Morrison akan segera menunjuk pengganti.

Di sisi lain, mengomentari pengunduran diri Bishop, Malcolm Turnbull menggambarkan mantan mitra kabinetnya itu sebagai model yang menginspirasi bagi perempuan di Australia dan di seluruh dunia.

"Hari ini kita kehilangan Menteri Luar Negeri Terbaik Australia." kata Turnbull di akun Twitternya.

Pujian juga disampaikan juru bicara Menteri Luar Negeri Penny Wong, sekaligus Senator Australia dari Partai Buruh (oposisi) yang memberikan penghargaan kepada Julie Bishop "atas perannya sebagai wanita Australia pertama" yang menjabat sebagai menteri luar negeri.

"Selama lima tahun ia telah mengabdikan hidupnya untuk negara kita dengan etika kerja yang tak kenal lelah dan agenda yang melelahkan," kata Senator Wong.

Dia mengatakan, Partai Buruh pernah mengkritik arah kebijakan luar negeri di bawah perdana menteri Abbott dan Turnbull tetapi, "komitmen Julie Bishop untuk membela Australia baik di dalam maupun di luar negeri tidak pernah dipertanyakan".

"Secara khusus saya sangat menghargai komitmennya untuk bipartisanship dan kesopanan pribadinya kepada saya," kata Senator Wong.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Simak video pilihan berikut:

Menteri Keuangan Australia Scott Morrison pada Jumat (24/8/2018) terpilih sebagai perdana menteri baru Australia.

2 dari 2 halaman

Kiprah Julie Bishop

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam sesi ramah tamah Bali Process Business Forum 2018, di Nusa Dua, Senin 6 Agustus 2018 (Johan Tallo / Liputan6.com)

Hingga pemungutan suara kepemimpinan pada Jumat 24 Agustus 2018 lalu, Julie Bishop telah menjadi wakil pemimpin Partai Liberal selama lebih dari satu dekade, setelah mengambil posisi itu pasca kekalahan Pemerintah John Howard pada pemilu Australia November 2007.

Julie Bishop telah bertugas sebagai menteri luar negeri sejak Partai Liberal mendapatkan kembali pemerintahan di bawah Tony Abbott pada September 2013.

Sebagai menteri luar negeri, Julie Bishop bertugas menangani ekspansi China yang luas.

Dia juga berkampanye di PBB untuk mendapatkan akses ke situs kecelakaan pesawat MH17 milik maskapai Malaysia Airlines setelah jatuhnya pesawat tersebut di atas Ukraina timur yang dikuasai pemberontak pada bulan Juli 2014.

Hingga akhirnya penyelidikan bersama atas insiden itu menyimpulkan bahwa militer Rusia berada di belakang serangan rudal tersebut, Bishop meminta para tersangka diekstradisi ke Belanda untuk diadili.