Atas Nama Keamanan Nasional, Menlu Baru Australia Tolak Partisipasi China dalam Jaringan 5G

Menteri Luar Negeri Australia di era perdana Menteri Scott Morrison, Merise Payne (AP/Joseph Nair)

Liputan6.com, Canberra - Menteri luar negeri Australia yang baru, Marise Payne, mendukung keputusan melarang raksasa telekomunikasi asal China berpartisipasi dalam jaringan 5G di Negeri Kanguru. Hal itu, menurutnya, sebagai upaya melindungi keamanan nasional.

Keputusan yang disebut menyasar Huawei dan ZTE itu dibuat oleh kelompok liberalis Australis, di tengah gejolak politik yang memakzulkan kepemimpinan Malcolm Turnbull sebagai perdana menteri.

Di lain pihak, sebagaimana dikutip dari South China Morning Post pada Selasa (28/8/2018), keputusan tersebut membuat marah pemerintah China, yang menilainya salah dan berisiko merusak hubungan bisnis kedua negara.

"Pemerintah Australia telah membuat keputusan yang salah dan itu akan berdampak negatif terhadap kepentingan bisnis perusahaan China dan Australia," tulis kementerian perdagangan China dalam sebuah pernyataan di situsnya.

Payne, yang akan segera dilantik sebagai menteri luar negeri pada pekan ini, mengatakan keputusan itu tidak menargetkan secara khusus pada Huawei dan ZTE. Ia menegaskan bahwa hal tersebut berlaku pada perusahaan mana pun yang dinilai bertentangan dengan keamanan nasional Australia.

"Keputusan ini ditujukan semata-mata untuk melindungi kepentingan Australia, dan perlindungan keamanan nasional. Itulah tanggung jawab pertama kami sebagai pemerintah," katanya Payne kepada Sky News, Senin 27 Agustus.

Dalam setahun terakhir, muncul kekhawatiran signifikan di benak pemerintah Australia bahwa perusahaan-perusahaan telekomunikasi China dipaksa terlibat dalam pengumpulan data intelijen, di bawah undang-undang baru yang disahkan tahun lalu, di mana engharuskan semua organisasi dan warga Tiongkok mendukung operasi mata-mata negara itu di seluruh dunia.

Ketakutan itu disampaikan langsung oleh Scott Morrison --kini perdana menteri-- pada pekan lalu. Ia mengatakan ada risiko dari perusahaan yang "kemungkinan mendapat arahan dari pemerintah asing yang bertentangan dengan hukum Australia", meskipun ia tidak menyebutkan nama Huawei atau ZTE secara spesifik.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Simak video pilihan berikut:

Menteri Keuangan Australia Scott Morrison pada Jumat (24/8/2018) terpilih sebagai perdana menteri baru Australia.

2 dari 2 halaman

Perusahaan Teknologi China Bereaksi

Pabrik Huawei — Lini produksi smartphone Huawei di Dongguan City, Guangdong, Tiongkok (Foto: Huawei)

Di lain pihak, sebuah pernyataan dari Huawei menyebut kebijakan Australia jelas memiliki motif politik, dan "bukan hasil dari proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta, transparan, atau adil".

Huawei juga menambahkan bahwa langkah itu bukan untuk kepentingan terbaik rakyat Australia.

Perusahaan tersebut mengatakan bahwa "menafsirkan hukum Tiongkok harus diserahkan kepada ahli hukum yang berkualifikasi dan tidak memihak".

Raksasa teknologi itu juga mengatakan undang-undang intelijen nasional tidak dapat digunakan untuk memaksa perusahaan telekomunikasi untuk memasang pintu belakang, perangkat mendengarkan, atau kompromi peralatan telekomunikasi negara lain.

"Pemahaman yang keliru dan sempit tentang hukum China seharusnya tidak berfungsi sebagai dasar untuk kekhawatiran tentang bisnis Huawei," kata perusahaan itu.

"Huawei tidak pernah diminta untuk terlibat dalam pekerjaan intelijen atas nama pemerintah mana pun."

Media pemerintah China telah mengecam keras keputusan Australia, yang digambarkan sebagai tikaman "di belakang" terhadap Huawei, dan "mengecewakan" untuk kerja sama bilateral.

Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto Disambut Hangat Presiden China Xi Jinping

China
Negara
Negara dengan penduduk terbanyak di seluruh dunia. Negara ini telah berganti nama menjadi Republik Rakyat Tiongkok.
Lihat Selengkapnya
China
Australia