Sukses

Indonesia dan Kongo Sepakati Tiga Kerja Sama Bersejarah

Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Republik Demokratik Kongo berhasil menyepakati tiga hal bersejarah.

Liputan6.com, Jakarta Indonesia dan Republik Demokratik (RD) Kongo menyepakati penguatan kerja sama di tiga bidang: ekonomi, diplomatik, dan lingkungan hidup. Demikian diungkapkan menteri luar negeri kedua negara usai pertemuan bilateral bersejarah di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Ini merupakan kunjungan pertama pejabat tinggi RD Kongo ke Indonesia sejak kedua negara membuka hubungan diplomatik pada 1963, atau 55 tahun yang lalu.

Kedua menteri juga menandatangani nota kesepahaman Join Bilateral Commission (JBC) demi mempererat hubungan bilateral dan memperluas prospek kerja sama di bidang lain.

"Kami memprioritaskan kerja sama di bidang infrastruktur, pertambangan, perikanan dan biota laut (aquaculture), agrikultur, dan perkebunan sawit. RD Kongo juga ingin membahas kerja sama di bidang tekstil," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri RD Kongo, Leonard She Okitundu Lundula di Kemlu RI, Kamis (6/9/2018).

Pada gilirannya, Menlu Lundula --yang juga menjabat Deputi Perdana Menteri-- mengatakan bahwa "RD Kongo memiliki potensi yang sangat besar bagi investasi indonesia." Dia juga menegaskan bahwa kedua negara juga akan mengejar proyek kerja sama infrastruktur, tekstil, pertambangan, aquaculture, dan kelapa sawit.

"Kami memiliki potensi yang besar di RD Kongo," ujarnya.

RD Kongo juga mengincar kerja sama diplomatik dengan Indonesia.

"Kami sangat mengetahui pengalaman Indonesia dalam mengelola isu diplomatik," kata Menlu Lundula. Pengetahuan itu pula yang menjadikan RD Kongo mendukung Indonesia dalam pemilihan anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada Juni 2018 lalu.

Sementara itu, terkait lingkungan hidup, Menlu Lundula mengatakan bahwa Indonesia dan RD Kongo memiliki peran penting terkait isu perhutanan untuk melawan perubahan iklim. "Para pemangku kepentingan dari negara dengan luas hutan terbesar dapat membicarakan langkah yang diambil untuk menguntungkan mayarakat kita," kata dia.

(kiri) Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo Leonard She Okitundu Lundula dan Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi di Kemlu RI (6/9) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)

Menteri Retno Marsudi mengatakan, negara Afrika, termasuk RD Kongo, merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia, menyusul Indonesia Afrika Forum (IAF) pada April 2018 yang memberikan hasil baik.

Kedua negara juga berkomitmen untuk menindaklanjuti kerja sama ke tataran lebih jauh lagi, menyusul rencana partisipasi kedua negara dalam Indonesia Africa Infrastructure Dialogue 2019.

"Diharapkan tahun depan akan meneken kerja sama ekonomi yang bersifat konkret dengan RD Kongo," kata Retno.

 

Simak video pilihan berikut:

 

2 dari 2 halaman

Pasukan Misi Perdamaian PBB dari RI ke RD Kongo

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi "menitipkan" pasukan Misi Perdamaian PBB dari Indonesia yang saat ini tengah ditempatkan di RD Kongo kepada Menteri Luar Negeri RD Kongo, Leonard She Okitundu Lundula.

Untuk diketahui, mengutip siaran pers Pusat Penerangan Mabes TNI pada 31 Agustus 2018, keberangkatan 850 personel satuan tugas batalion gerak cepat ke RD Kongo dan 120 (10 di antaranya berangkat mendahului) personel satuan tugas maritim TNI ke Lebanon merupakan penugasan berskala besar yang pertama bagi Indonesia.

"Yang dikirim ke RD Kongo ditempatkan di United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) di Kinshasha. Saya bilang, 'tolong titip pasukan perdamaian Indonesia' kepada Menlu Lundula," kata Retno.

Di sisi lain, Menlu Lundula menyatakan sangat mengapresiasi langkah Indonesia untuk mengirim pasukan misi perdamaian (di bawah naungan PBB) ke RD Kongo.

"Kami juga berharap ke depannya bisa membahas kerja sama di bidang perdamaian dan stabilitas dunia dengan Indonesia, selaku Anggota Tidak Tetap DK PBB tahun depan," tambahnya.