Donald Trump Desak Spanyol untuk Bangun Tembok Perbatasan di Gurun Sahara

Perjuangan Peserta Marathon des Sables di Tengah Gurun Sahara — Foto aerial menunjukkan para peserta melintasi bukit pasir saat mereka mengikuti kompetisi Marathon des Sables ke-33 di gurun Sahara, Maroko (13/4). (AP Photo / Mosa'ab Elshamy)

Liputan6.com, Madrid - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyarankan pemerintah Spanyol untuk mengikuti salah satu kebijakannya dalam mengatasi krisis imigran Mediterania, yakni dengan membangun tembok pembatas di seberang gurun Sahara.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol Joseph Borrell, yang mengutip pernyataan Presiden Trump bahwa "perbatasan Sahara tidak bisa lebih besar dari perbatasan AS dengan Meksiko".

Trump, sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Kamis (20/9/2018), mengajukan ide pembangunan tembok pembatas AS dan Meksiko, yang memiliki panjang sekitar 3.218 kilometer, sebagai alat kampanye pada pemilu presiden 2016.

Namun demikian, rencana serupa di Sahara akan dipersulit oleh kenyataan bahwa Spanyol hanya memiliki dua kantong kecil di Afrika Utara, yakni Ceuta dan Melilla.

Komentar Menlu Borrell disampaikan pada acara makan siang di Madrid pada pekan ini, dan seketika langsung menjadi pemberitaan di berbagai media Spanyol.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa itulah (rencana pembangunan tembok Sahara) yang dikatakan Menteri Borell, tetapi kami tidak akan membuat komentar lebih lanjut tentang pernyataannya tersebut," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Di lain pihak, Donald Trump diduga telah menyampaikan rekomendasi pembangunan tembok perbatasan Sahara ketika Menlu Borrell menemani Raja Felipe dan Ratu Letizia ke Gedung Putih pada Juni.

Spanyol mendapati dirinya berada di garis terdepan krisis imigran di Eropa, dengan lebih dari 33.600 imigran dan pengungsi tiba melalui jalur laut, di mana 1.723 orang di antaranya meninggal dalam upaya ilegal tersebut.

Peningkatan jumlah kedatangan, sebesar tiga kali lipat dari total periode yang sama tahun lalu, berarti Spanyol melampaui Italia dan Yunani sebagai tujuan utama bagi para imigran yang melintasi Laut Mediterania.

Perdana Menteri Spanyol yang beraliran sosialis, Pedro Sánchez, secara luas dipuji karena mengumumkan membawa masuk 630 pengungsi ke kapal penyelamat Aquarius, di mana sebelumnya telah ditolak kehadirannya oleh Italia dan Malta.

Namun, tingginya jumlah kedatangan di pantai selatan Spanyol telah menekan fasilitas penerimaan dan infrastruktur terkait. Masalah ini juga telah digunakan sebagai senjata politik oleh partai sayap kanan yang menuduh pemerintah Sánchez menunjukkan standar ganda, dan bersikap terlalu lunak pada imigrasi.

Simak video pilihan berikut:

Layanan Penyelamatan Maritim Spanyol telah melakukan penyelamatan dramatis terhadap 60 migran dari perahu karet yang menenggelamkan mereka di Mediterania.

2 dari 2 halaman

Krisis Imigran Tak Bisa Diselesaikan Hanya dengan Uang

Kapal Kemanusiaan Temukan 13 Mayat di Atas Sebuah Perahu Karet — Imigran Afrika meminta jaket pelampung saat diselamatkan oleh kapal bermisi kemanusiaan milik LSM Spanyol di tengah Laut Mediterania, lepas pantai Libya, Selasa (25/7). Petugas menemukan 13 jasad di atas perahu karet padat imigran itu. (AP/Santi Palacios)

Joseph Borrell, mantan presiden parlemen Eropa, sebelumnya menuduh Eropa melakukan "politik burung unta" selama krisis imigran Mediterania, dan menyerukan perspektif baru untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kami berbicara tentang 20 ribu imigran di negara dengan lebih dari 40 juta penduduk. Itu bukan migrasi massal," katanya pada Juli.

Berbicara pada sebuah acara di Madrid pada pekan ini, Borrell mengatakan pepatah politik tahun 1990-an, bahwa "ekonomi bodoh telah memberi jalan kepada identitas yang juga bodoh".

"Kami telah menyortir masalah ekonomi, tetapi bukan masalah imigran, karena itu adalah tentang hal yang emosional, bukan masalah yang Anda perbaiki dengan uang," katanya, sebagaimana diwartakan oleh situs El País dan Europa Press.

"Masyarakat Eropa tidak terstruktur untuk menyerap lebih dari persentase tertentu para imigran, terutama jika mereka adalah Muslim," dia berpendapat.

Aktivis dan Imigran Protes Rencana Kebijakan Donald Trump