Sukses

RI Ajak Dunia Percepat Pemulangan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Dalam Working Lunch on Rohingya Crisis di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB ke-73, Menlu Retno Marsudi membahas soal Rohingya.

Liputan6.com, New York - Indonesia bersama masyarakat internasional, ASEAN, dan PBB, akan terus melakukan pengawasan agar MoU Myanmar dan Bangladesh untuk repartriasi terlaksana. Kerja sama kedua negara adalah aset penting dalam penanganan krisis di Rakhine State.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi dalam "Working Lunch on Rohingya Crisis" tingkat Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Inggris dan Prancis di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB ke-73.

Kerja sama ini diharapkan akan membawa perubahan situasi yang lebih baik di lapangan dan memenuhi hak-hak para pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk kembali ke daerah asalnya di Rakhine State, Myanmar.

Negara-negara yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam mendukung dan mendorong penanganan situasi di Rakhine State. Secara khusus, Menlu Inggris selaku tuan rumah menyampaikan dukungan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia.

Menlu RI menyampaikan bahwa persoalan domestik Myanmar merupakan satu hal yang kompleks. Isu pengungsi, ketegangan vertikal dan horizontal, serta transisi demokrasi berlangsung pada saat yang bersamaan.

"Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk tidak kehilangan fokus dalam mendukung proses demokratisasi berfungsi penuh di Myanmar untuk membawa kesejahteraan rakyat dan juga situasi damai," ujar Menlu Retno melalui pernyataan resmi yang diterima Rabu (26/9/2018).

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

3 Faktor Penting yang Ditekankan

Menlu RI menekankan tiga faktor penting untuk mengubah situasi di lapangan menjadi lebih baik. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif dan enabling, termasuk jaminan keamanan sehingga terdapat kepercayaan untuk kembali ke daerah asal.

Kedua, memajukan proses repatriasi dan jaminan tidak ada situasi setback. Dalam hal ini, konsultasi dengan masyarakat internasional dapat terus dilakukan baik untuk keberhasilan proses repatriasi.

Ketiga, penciptaan kehidupan yang inklusif, termasuk dukungan bagi pembangunan ekonomi.

Pertemuan Working Lunch on Myanmar dihadiri oleh lebih dari 15 pejabat setingkat Menteri, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt dan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Minister for the Office of the State Counsellor of Myanmar dan Minister of International Cooperation Myanmar, Menteri Luar Negeri Australia, Jepang, Turki, Singapura, Malaysia, Jepang, Wakil Tetap AS untuk PBB, serta Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi dan Kepala UNDP.