Bantuan Inggris untuk Korban Gempa-Tsunami Sulteng Capai Rp 39 Miliar

Sementara itu, pemerintah Indonesia, pada 1 Oktober 2018, telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengkoordinasikan masuknya bantuan internasional bagi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Satuan tugas itu dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), yang membawahi sejumlah kementerian dan lembaga negara, termasuk Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pembentukan satgas itu, kata pihak Kemlu, sekaligus mengonfirmasi bahwa pemerintah RI, atas mandat Presiden Joko Widodo, membuka pintu kepada komunitas internasional untuk memberikan bantuan.

"Tadi pagi, Kemenkopolhukam serta kementerian dan lembaga terkait telah mengadakan rapat untuk membentuk satgas guna mengatur distribusi bantuan internasional itu," Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir mengonfirmasi dalam sebuah keterangan pers yang diperoleh Liputan6.com dari RRI, Senin 1 Oktober 2018.

"Satgas dipimpin oleh pejabat Kemenkopolhukam dan beranggotakan pejabat Kemlu dan lembaga negara terkait ... Jadi, negara dan organisasi internasional yang akan memberikan bantuan, tidak langsung masuk ke Sulawesi, tapi dikoordinasikan melalui satgas tersebut."

Sejak gempa dan tsunami menghantam Palu, Donggala, dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 --yang telah menewaskan setidaknya 844 orang, ratusan lainnya terluka, dan ribuan orang mengungsi atau menderita kerugian ekonomi-- negara sahabat telah menyampaikan kesiapannya untuk memberikan bantuan.

Namun, mereka harus menunggu pemerintah pusat RI memberikan 'lampu hijau' sebelum mengirim bantuan itu --sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 dan 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Berbagai negara telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan, kata Arrmanatha, dalam berbagai bentuk seperti: uang, SAR, rehabilitasi dan pemulihan infrastruktur. Atau, bantuan untuk mengatasi kekurangan primer yang saat ini ada, seperti keterbatasan makanan, air, obat dan alat medis, serta selimut hingga tenda.

Tak menutup kemungkinan juga pemberian bantuan seperti armada pesawat --untuk membantu proses logistik distribusi bantuan ke wilayah yang sulit diakses via darat-- dan alat berat untuk mempercepat proses pencarian korban dan jasad yang tertimbun reruntuhan bangunan, sebagaimana diprioritaskan oleh Presiden Jokowi.

"Tapi, tim nasional dan satgas yang dipimpin Kemenkopolhukam tengah mengkaji dan mendata bentuk-bentuk bantuan apa saja yang dibutuhkan di lapangan ... dalam beberapa hari ke depan, baru diketahui apa yang bisa dibutuhkan, yang kemudian akan disampaikan kepada negara yang siap memberikan bantuan."