Perebutan Kekuasaan di Sri Lanka Berisiko Picu Pertumpahan Darah?

Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena (AP/Erangga Jayawerdana)

Liputan6.com, Kolombo - Krisis politik yang sedang berlangsung di Sri Lanka disebut berisiko menjadi "pertumpahan darah", kecuali jika pemerintah segera bertindak tegas memulihkan suasana.

Kekisruhan itu berkembang setelah Presiden Maithripala Sirisena membubarkan kabinet dan membekukan parlemen, pekan lalu.

Namun, perdana menteri yang terguling, Ranil Wickremesinghe menolak untuk meninggalkan kantornya.

Dikutip dari BBC pada Selasa (30/10/2018), satu orang tewas pada kerusuhan yang terjadi akhir pekan lalu, ketika pengawal Menteri Energi yang dipecat menembaki kerumunan demonstran di luar kantornya.

Pada Senin 29 Oktober, polisi menangkap Menteri Energi, Arjuna Ranatunga, yang merupakan mantan kapten tim kriket nasional sekaligus sekutu PM Wickremesinghe, setelah ia dituduh oleh serikat pekerja Sri Lanka, melakukan penembakan terkait.

Ranatunga kemudian dibebaskan dengan jaminan, namun pengawalnya tetap ditahan untuk keperluan penyelidikan.

Langkah Presiden Sirisena untuk menangguhkan parlemen dan menunjuk pria yang ia kalahkan dalam pemilihan presiden 2015, Mahinda Rajapaksa, sebagai Perdana Menteri baru, telah memicu gelombang kejutan ke seluruh Sri Lanka.

Ketua Parlemen Sri Lanka, Karu Jayasuriya, yang mendesak Sirisena mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menangguhkan parlemen, mengatakan pada wartawan: "Kita harus menyelesaikan ini melalui parlemen, tetapi jika kita membawanya ke jalanan, akan ada pertumpahan darah besar-besaran."

Sementara itu, China menjadi negara satu-satunya yang mengucapkan selamat atas pelantikan Rajapaksa sebagai perdana menteri Sri Lanka.

Berkebalikan dengan Negeri Tirai Bambu, beberapa kekuatan besar lainnya seperti negara tetangga India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, menyerukan agar konstitusi dihormati.

Simak video pilihan berikut:

Presiden Jokowi beserta rombongn melakukan pertemuan bilateral dengan PM Sri Lanka ditengah-tengah World Economic Forum.

2 dari 2 halaman

Klaim Dua Pemerintahan

Mahinda Rajapakse (kiri) diangkat sebagai PM Sri Lanka oleh Presiden Maithripala Sirisena (Photo: Handout/ Sri Lankan President Media / AFP)

Pemecatan Wickremesinghe sebagai Perdana Menter telah memicu munculnya dua orang yang mengklaim berhak menjalankan pemerintahan.

Perdana menteri yang digulingkan itu menolak meninggalkan kediamannya di Temple Trees, dan pada hari Senin, seorang juru bicaranya mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah memberi kelonggaran waktu sebelum angkat kaki.

Di sisi lain, Presiden Sirisena telah berinisiatif menunjuk kabinet baru, di mana Rajapaksa juga diberi peran sebagai menteri keuangan, selain tugas utamanya di kantor Perdana Menteri.

Rajapaksa sendiri adalah tokoh yang populer tetapi kontroversial di Sri Lanka.

Ketika menjabat sebagai presiden, ia mengakhiri perang sipil selama puluhan tahun pada tahun 2009, tetapi menghadapi kritik yang menyebut pemerintahannya telah membunuh ribuan warga sipil Tamil di bulan-bulan terakhir pertempuran.

Ia juga diketahui menandatangani beberapa kesepakatan infrastruktur besar dengan China, yang mengucurkan miliar dolar AS ke Sri Lanka dalam bentuk utang.

Bersama dengan lingkaran dalamnya, Rajapaksa juga dituduh melakukan praktik korupsi, yang secara terus menerus dibantahnya dengan keras.

Terkait penunjukkan Perdana Menteri baru, beberapa pengamat mengatakan tentang kekhawatiran rakyat Sri Lanka bahwa kasus korupsi akan berusaha ditutupi, bersamaan dengan risiko terhambatnya upaya investigasi terhadap pembunuhan wartawan dan orang lain, di bawah kepemimpinan Mahinda Rajapaksa sebagai presiden pada 2005-2015.