Menlu AS Akan Bertemu Orang Nomor 2 di Korea Utara, Bahas Apa?

Korea Utara memperingatkan Amerika Serikat bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk membuat senjata nuklir lagi, jika Washington DC tidak mengakhiri sanksi ekonominya yang keras terhadap pemerintahan Kim Jong-un.

Selama bertahun-tahun, Korea Utara telah mengambil kebijakan "byungjin", yakni mengembangkan kemampuan nuklir demi memajukan perekonomian.

Namun, pada April 2018, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dengan mengatakan adanya "iklim segar dan penurunan tensi" di Semenanjung Korea, menyatakan bahwa kebijakan nuklir mereka telah selesai. Mereka kini mulai akan berfokus pada "pembangunan ekonomi sosialis".

Namun, pernyataan yang dikeluarkan oleh Kemeterian Luar Negeri Korea Utara baru-baru ini mengatakan bahwa Pyongyang dapat kembali ke kebijakan sebelumnya jika AS tidak mencabut sanksi.

"Kebijakan 'byungjin' mungkin akan muncul lagi dan itu akan dipertimbangkan secara serius," kata pernyataan resmi dari Kemlu Korea Utara, seperti yang yang disiarkan oleh kantor berita resmi KCNA pada Jumat, 2 November 2018 malam, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin 5 November 2018.

Niat itu tampak akan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Karena, pada pertemuan bersejarah di Singapura Juni lalu, Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong-un menandatangani kesepakatan--yang samar--tentang denuklirisasi.

Namun pada gilirannya, kesepakatan itu hanya sedikit membuat kemajuan dan tensi antara kedua negara tampak kembali meninggi dengan AS mendorong untuk mempertahankan sanksi terhadap Korea Utara sampai "denuklirisasi akhir yang sepenuhnya diverifikasi" dan Pyongyang mengutuk tuntutan AS sebagai "seperti preman".

Pernyataan itu adalah tanda terbaru meningkatnya kekecewaan Pyongyang dengan Washington.

Bulan lalu, media negara bagian Utara membawa hampir 1.700 kata komentar panjang yang menuduh AS memainkan "permainan ganda", secara implisit mengkritik Trump karena komentarnya yang ditujukan untuk melarang Korea Selatan mencabut sanksi terhadap Pyongyang.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah lama menginginkan kedekatan dengan Korea Utara, dengan syarat mereka tetap tunduk pada beberapa sanksi Dewan Keamanan PBB atas program rudal nuklir dan balistiknya.

Sebagai gantinya, Presiden Moon telah menjanjikan investasi besar dan proyek-proyek lintas batas bersama sebagai insentif untuk langkah-langkah menuju denuklirisasi.

Namun, Amerika Serikat tak setuju dengan rencana itu hingga Pyongyang sepenuhnya membongkar program persenjataannya.