Sukses

Nigeria Belajar Program Penanggulangan Kemiskinan dari Indonesia

Pemerintah Nigeria dan 14 Negara memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam Program Keluarga Harapan.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Nigeria dan 14 Negara memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Conditional Cash Transfer (CCT) sebagai penanggulangan kemiskinan. Karena itu, mereka merasa tertarik untuk mempelajari PKH. 

Saat ini angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,82 persen.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang penerapan Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 20 delegasi Pemerintah Nigeria menyambangi kantor Kementerian Sosial RI, Rabu 14 November 2018.

Assistant Project Accountant Negeria Cash Transfer Officer Adam Ibraheem Salisu mengatakan selain untuk bersilaturahmi, kunjungan kerja itu dimaksudkan untuk bertukar informasi terkait CCT di negaranya maupun di Indonesia.

"Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan angka kemiskinan menarik kami untuk mempelajari bagaimana program ini berjalan," kata Adam melalui keterangan tertulisnya yang Liputan6.com muat Kamis (15/11/2018).

Adam mengaku sebagai negara yang baru menerapkan CCT harus banyak belajar, dari berbagai negara yang telah sukses menjalankannya seperti Indonesia yang telah menerapkan program ini sejak 2007. Nigeria sebagai negara berkembang baru menerapkan CCT selama 2 tahun.

"Usia CCT kami baru 2 tahun. Untuk itu, pemerintah kami mengimkan sejumlah tim ke negara-nagara yang telah mempunyai pengalaman menerapkan CCT seperti Indonesia," tambah Adam.

Sejumlah negara telah menerapkan CTT antara lain Indonesia, Brasilia, Kenya, dikatakan Adam masing-masing negara mempunyai kelebihan dalam menjalakan program pengentasan kemiskinan ini. "Indonesia sebagai negara besar mempunyai infrastruktur CCT yang sangat bagus dan sistem yang baik," tegasnya.

Adam mengakui penerapan PKH sangat sukses dan mempunyai banyak kelebihan seperti adanya tim yang sangat kuat dalam menjalankan program ini. Selain itu, CCT ini mendapatkan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah Indonesia.

"Kita akan memperbaiki kekurangan penerapan CCT setelah belajar dari Indonesia dan sejumlah negara. Kelebihan yang dipunyai Indonesia akan coba dikolaborasi dengan penerapan CCT di negaranya menginat adanya perbedaan sistem," katanya.

Sementara, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Nur Pujianto mengaku senang mendapatkan kunjungan dari delegasi Nigeria. Untuk itu, pemerintah memberikan berbagai penjelasan kepada mereka mengenai penerapan PKH.

"Kita jelaskan semua mengenai penerapan PKH kepada delegasi Nigeria," tegas Nur Pujianto.

Nur Pujianto mencontohkan salah satu keberhasilan PKH adalah dengan adanya kontrol dan bimbingan yang ketat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh pendamping PKH dan Peksos Supervisor. “Dalam melakukan pengawasan dan bimbingan kepada KPM kita lakukan secara berjenjang dan mereka bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Sosial RI,” tambahnya.

 

Simak video pilihan berikut:

 

2 dari 2 halaman

Kesuksesan PKH

Dalam kesempatan itu, Nur Pujianto menjelaskan bagaimana PKH berkerja dan capaiannya dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia seperti pencairan dana PKH tahap III yang sudah mencapai 99,6 persen.

"Komitmen kami sangat kuat untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu mendorong pemerintah meningkatkan anggaran PKH pada tahun depan. Selain itu, pada tahun ini pencairan tahap III sudah mencapai 99,6 persen," lanjut Nur.

Sebelumnya sebanyak 14 negara telah melakukan studi keberhasilan PKH. Mereka antara lain Malaysia, Philippine,Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, Laos, Pakistan, Uzbekistan dan Azerbaijan.

Dalam kesempatan itu, terjadi diskusi yang' sangat kondusif di antara peserta tim Kementerian Sosial salah satunya, Sayed Mahmood dari Pakistan yang menanyakan bagaimana PKH melakukan pemutakhiran data, apakah pendamping yang melakukan atau KPM dapat melakukannya di pusat data yang ada.

Dijelaskan oleh Slamet Santoso, Kasubdit Validasi dan Terminasi bahwa saat ini pendampinglah yang melakukan pemutakhiran data untuk kemudian diinput pada SIM PKH.

Delegasi keempat belas negara tersebut juga diajak bertatap muka secara langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat di DKI.